[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a1449c9d-7a3e-4855-8f3d-f9cb1a3a3cc5","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Halmahera Timur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Badan Usaha Milik Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Halmahera Timur Nomor 4 Tahun 2013","number","4","year","2013","published_date","2013-05-23","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur","place_of_enactment","Maba","theme","Badan Usaha Milik Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

desa-badan usaha
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2013 Nomor 112
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Badan Usaha Milik Desa
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005\r\ntentang Desa, maka Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai kebutuhan dan potensi desa. Berdasarkan pertimbangan sebagaiman dimaksud, perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten\r\nHalmahera Timur tentang Badan Usaha Milik Desa. \n UU No. 1 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2005; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 72 Tahun 2005; Perda Kab. Halmahera Timur No. 20 Tahun 2007. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Badan Usaha Milik Desa dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa, Kepengurusan, Hak dan Kewajiban, Pengelolaan, Mekanisme Pertanggungjawaban, Jenis Usaha, Permodalan dan Bagi Hasil Usaha, Bagi Hasil Usaha, Kerja Sama, Pembinaan dan Pengawasan, dan Pembubaran. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2013. \n 16 Halaman, Penjelasan: 6 Halaman. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Kabupaten Halmahera Timur, (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2007 Nomor 51, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 47).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Halmahera Timur. Latar belakang pembentukan BUMDes adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, mengingat desa-desa di Halmahera Timur masih mengandalkan Tanah Kas Desa sebagai sumber pendapatan. Tujuan pembentukan BUMDes adalah untuk mengoptimalkan potensi desa yang belum terkelola dengan baik.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Pembentukan BUMDes oleh Pemerintah Desa sesuai kebutuhan dan potensi desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa atau Peraturan Bersama antar desa.
Prinsip dasar pengelolaan BUMDes meliputi pemberdayaan, keragaman, partisipasi, dan demokrasi.
Persyaratan pendirian BUMDes yang meliputi ketentuan pendirian, tempat kedudukan, tujuan, jenis kegiatan usaha, permodalan, pengelolaan, tahun buku, anggaran, penetapan dan penggunaan laba, pembubaran, perubahan status hukum, ketentuan peralihan, dan penutup.
Kepengurusan BUMDes terdiri dari Penasehat (Perangkat Desa) dan Pelaksana Operasional (masyarakat desa).
Mekanisme pengangkatan Pelaksana Operasional melalui seleksi oleh Tim Seleksi yang diatur dengan Peraturan Kepala Desa.
Hak dan kewajiban BUMDes serta pengurusnya.
Jenis usaha BUMDes meliputi usaha jasa, pasar desa, pertanian, peternakan, perikanan, industri kecil, dan industri rumah tangga.
Permodalan BUMDes bersumber dari desa, tabungan masyarakat, bantuan pemerintah, pinjaman, dan penyertaan modal pihak lain.
Kerja sama BUMDes dengan pihak ketiga.
Pembinaan dan pengawasan BUMDes oleh Bupati dan Perangkat Daerah.

Peraturan ini juga mengatur mekanisme pertanggungjawaban BUMDes kepada Pemerintah Desa.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF HALMAHERA TIMUR REGENCY
NUMBER 4 OF 2013
on
VILLAGE-OWNED ENTERPRISES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF HALMAHERA TIMUR,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas :

that to implement the provisions of Article 81 of the Regulation
Government of the Republic of Indonesia Number 72 of 2005
on the Village, the Village Government may establish
Village-Owned Enterprises according to the needs and potential of the village;
that based on the considerations as referred to
in letter a, it is necessary to form a Regional Regulation of the Regency
East Halmahera on Village-Owned Enterprises;

Bearing in Mind / Having Regard to :

Law Number 1 of 2003 on the Establishment
North Halmahera Regency, South Halmahera Regency,
Sula Regency, East Halmahera Regency and the City
Tidore Islands in the Province of North Maluku, (RI Institute
2003 Number

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a1449c9d-7a3e-4855-8f3d-f9cb1a3a3cc5","actionData","errors"]