[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a142fe0c-93e3-43ee-a01d-d56618b0c1f4","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi","short_title","Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021","number","4","year","2021","published_date","2021-04-27","effective_date","2021-04-28","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","901bd748-66d3-413e-934b-8272fe13cb3f","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia","short_name","Peraturan LIPI","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"e7a10380-e482-4ad0-a4f3-b9d2fd0ef772","Riset & Teknologi","tags",[],"location","Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia","place_of_enactment","Jakarta","theme","Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PEMANFAATAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
2021
Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Republik Indonesia NO. 4, BN. 2021 No. 455, jdih.lipi.go.id
Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Republik Indonesia TENTANG Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan mengenai Jabatan \r\nFungsional Analis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan \r\nTeknologi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri \r\nPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi \r\nNomor 79 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis \r\nPemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, perlu \r\nditetapkan petunjuk teknis sebagai pedoman dalam \r\npelaksanaan, pengangkatan, pengusulan, penilaian dan \r\npengembangan komptensi, dan organisasi profesi Jabatan \r\nFungsional Analis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan \r\nTeknologi;\r\nb. bahwa Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia sebagai \r\ninstansi pembina bertugas menyusun petunjuk teknis \r\nsebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk mewujudkanstandar kualitas dan profesionalitas Jabatan Fungsional \r\nAnalis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud \r\ndalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan\r\nLembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tentang Petunjuk \r\nTeknis Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Ilmu \r\nPengetahuan dan Teknologi; \n 1. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang \r\nKedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan \r\nOrganisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah \r\nNondepartemen sebagaimana telah beberapa kali diubah\r\nterakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun \r\n2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan \r\nPresiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, \r\nTugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata \r\nKerja Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);\r\n2. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit \r\nOrganisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah \r\nNondepartemen sebagaimana telah beberapa kali diubah\r\nterakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 \r\ntentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden \r\nNomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas \r\nEselon I Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);\r\n3. Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 24\r\nTahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga \r\nIlmu Pengetahuan Indonesia (Berita Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2020 Nomor 1487);\r\n4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan \r\nReformasi Birokrasi Nomor 79 Tahun 2020 tentang Jabatan \r\nFungsional Analis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan \r\nTeknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 \r\nNomor 1406); \n Mengatur tentang Ketentuan Umum; Kedudukan, Tanggung Jawab dan Klasifikasi/Rumpun Jabatan; Kategori, Jenjang Jabatan, Pangkat dan Golongan Ruang; Tugas Jabatan, Unsur dan Sub-Unsur Kegiatan, Uraian Tugas Jabatan, dan Hasil Kerja; Pengangkatan dalam jabatan; Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji; Penilaian Kinerja; Penilaian dan Penetapan Angka Kredit dan Hasil Uji Kompetensi; Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Jabatan; Hasil Kerja Minimal; Uji Kompetensi; Pengembangan Kompetensi; Pemberhentian dari Jabatan; Pemindahan ke dalam Jabatan Lain dan Larangan Rangkap Jabatan; Organisasi Profesi; Sistem Informasi; Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2021. \n 99 halaman denan lampiran \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain secara eksplisit.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi menetapkan pedoman pelaksanaan, pengangkatan, pengusulan, penilaian, dan pengembangan kompetensi Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Iptek.

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 79 Tahun 2020, yang bertujuan mewujudkan standar kualitas dan profesionalitas Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Iptek.

Ketentuan Substansial:

Kedudukan dan Tanggung Jawab: Analis Pemanfaatan Iptek berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang Pemanfaatan Iptek pada Instansi Pemerintah dan bertanggung jawab kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pratama, administrator, atau pengawas.
Klasifikasi Jabatan: Jabatan ini termasuk dalam klasifikasi/rumpun jabatan manajemen dan merupakan Jabatan Fungsional kategori keahlian.
Jenjang Jabatan: Terdiri atas Analis Pemanfaatan Iptek Ahli Pertama, Muda, Madya, dan Utama, dengan pangkat dan golongan ruang yang sesuai.
Tugas Jabatan: Melaksanakan analisis Pemanfaatan Iptek yang meliputi perencanaan, alih teknologi, intermediasi, difusi, dan komersialisasi teknologi.
Unsur Kegiatan: Meliputi perencanaan, alih teknologi, intermediasi, difusi, dan komersialisasi Iptek, dengan sub-unsur kegiatan yang lebih rinci.
Pengangkatan: Dapat dilakukan melalui pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, penyesuaian/inpassing, dan promosi, dengan persyaratan yang berbeda untuk setiap jalur.
Penilaian Kinerja: Berdasarkan SKP dan perilaku kerja, dengan target Angka Kredit yang harus dicapai setiap tahun.
Penilaian dan Penetapan Angka Kredit: Dilakukan oleh Tim Penilai, dengan PAK sebagai dasar kenaikan pangkat dan/atau jabatan.
Uji Kompetensi: Dilaksanakan untuk memastikan kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural Analis Pemanfaatan Iptek.
Pengembangan Kompetensi: Melalui pelatihan fungsional dan teknis, serta program pengembangan kompetensi lainnya.
Pemberhentian: Diatur dalam hal mengundurkan diri, diberhentikan sementara, menjalani cuti, tugas belajar, atau tidak memenuhi persyaratan jabatan.
Organisasi Profesi: Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Iptek wajib memiliki Organisasi Profesi.

","transitional_provisions","1. Penetapan keputusan pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Iptek melalui penyesuaian/inpassing paling lama tanggal 29 November 2022.\n2. Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Iptek harus sudah terbentuk paling lama tanggal 29 November 2025.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","Peraturan BRIN No. 3 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksaanan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Riset, dan Inovasi","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/318264/peraturan-brin-no-3-tahun-2025","158c9740-e733-465a-8c84-1bd3115fc7f1","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGULATION
OF THE INDONESIAN INSTITUTE OF SCIENCES
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 4 OF 2021
CONCERNING
TECHNICAL GUIDELINES FOR FUNCTIONAL POSITION OF UTILIZATION ANALYST
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

HEAD OF THE INDONESIAN INSTITUTE OF SCIENCES
REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that to implement the provisions regarding the Functional
Position of Science and Technology Utilization Analyst as
regulated in the Regulation of the Minister of State Apparatus
Utilization and Bureaucratic Reform Number 79 of 2020 concerning the Functional Position of Science and Technology Utilization Analyst, it is necessary to
establish technical guidelines as a guide in the
implementation, appointment, proposal, assessment and
competency development, and professional organization of the Functional Position of Science and Technology Utilization Analyst;
that the Indonesian Institute of Sciences as
the supervisory agency

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a142fe0c-93e3-43ee-a01d-d56618b0c1f4","actionData","errors"]