[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a1409f6a-85d4-411c-a9cf-54588ff71c01","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kuningan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kuningan Nomor 15 Tahun 2011","number","15","year","2011","published_date","2011-06-20","effective_date","2011-06-24","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"d109dd82-2088-4820-8eed-a31bab114acd","Hubungan Ketenagakerjaan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kuningan","place_of_enactment","Kuningan","theme","Penyelenggaraan Ketenagakerjaan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

penyelenggaraan - ketenagakerjaan
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, LD 2011/146 Seri D
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Ketenagakerjaan
ABSTRAK:	\n \n Baha sesuai dengan kewenangan daerah dan dalam rangka terwujudnya pembangunan tenaga kerja merupakan aset Daerah dengan memperhatikan perkembangan dunia usaha maka perlu menetapkan Perda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Aadalah Uu No. 14 Tahun 21950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 tahun 1968; UU no. 3 Tahun 1951; UU No. 21 Tahun 1954; UU No. 21 tahun 1954; UU No. 7 Tahun 1981; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 3 Tahun 1992; UU No. 4 Tahun 1997; UU No. 21 Tahun 2000; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 2 Tahun 2004; UU no. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No. 12 tahun 2008; UU No. 39 Tahun 2004; PP No. 38 Tahun 2007; Perda kab. Kuningan No. 6 Tahun 2005; Perda kab. Kuningan No. 3 Tahun 2008; Perda kab. Kuningan No. 11 Tahun 2008; Perda Kab. Kuningan No. 12 tahun 2010. \n Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Azas Dan Tujuan, Pelatihan Kerja, Penemapatan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja, Penggunaan Tenaga Asing, Hubungan Kerja, Hubungan Industrial, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Fasilitas kesejahteraan pekerja/Buruh, Penyelenggaraan Kesejahteraan Pramuwisma, Perlindungan, Dewan pengupahan Kabupaten, pembinaan Pengawasan Dan pengendalian, Pembiayaan, Ketentuan pidana, Sanksi Administrasi, Ketentuan Penyidikan, Dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 2011. \n 34 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan bertujuan untuk mengoptimalkan peran tenaga kerja sebagai aset daerah dan unsur pendukung pembangunan, serta memberikan perlindungan hak-hak tenaga kerja. Latar belakangnya adalah perlunya pendayagunaan dan perlindungan tenaga kerja yang semakin mendesak seiring dengan perkembangan dunia usaha.

\r\n\r\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup pelaksanaan pelatihan kerja oleh Pemerintah Daerah yang berorientasi pada pasar, dengan melibatkan Balai Latihan Kerja Dinas dan Lembaga Pelatihan Kerja swasta/perusahaan. Peraturan ini juga mengatur tentang pemagangan, akreditasi lembaga pelatihan kerja, serta sertifikasi kompetensi tenaga kerja. Penempatan tenaga kerja diatur melalui penyediaan informasi pasar kerja, kewajiban perusahaan melaporkan lowongan, dan mekanisme rekrutmen yang terbuka dan adil. Perluasan kesempatan kerja diupayakan melalui pemberdayaan masyarakat dan pemanfaatan teknologi tepat guna.

\r\n\r\n

Penggunaan tenaga kerja asing diatur secara selektif dengan tujuan alih teknologi dan keahlian. Hubungan kerja didasarkan pada perjanjian kerja, baik tertulis maupun lisan, dengan syarat-syarat yang jelas. Hubungan industrial dilaksanakan melalui berbagai sarana seperti serikat pekerja, organisasi pengusaha, lembaga kerjasama bipartit dan tripartit, serta perjanjian kerja bersama. Peraturan ini juga mengatur penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui perundingan bipartit dan lembaga penyelesaian perselisihan.

\r\n\r\n

Peraturan ini juga mengatur tentang fasilitas kesejahteraan pekerja/buruh, penyelenggaraan kesejahteraan pramuwisma, perlindungan kerja (termasuk keselamatan dan kesehatan kerja), waktu kerja, pekerja anak dan perempuan, pengupahan (termasuk UMK dan tunjangan hari raya), serta jaminan sosial tenaga kerja. Dewan Pengupahan Kabupaten dibentuk untuk memberikan saran dan pertimbangan terkait kebijakan pengupahan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 7 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (1), Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 ayat (1), Pasal 24, Pasal 27 ayat (6), Pasal 28 ayat (6), Pasal 33 ayat (1), Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 (5), Pasal 41 ayat (3), Pasal 43 ayat (1), Pasal 45 ayat (1),(2) dan ayat (3), Pasal 46 ayat (1), Pasal 47 ayat (2), Pasal 48 ayat (1),Pasal 50 ayat (1), (2) dan ayat (3), Pasal 51 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 56 ayat (2), Pasal 58 dan Pasal 65 ayat (2) diancam pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,00.\r\n2. Selain sanksi pidana, pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administrasi berupa teguran, peringatan tertulis, pembatalan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pembatalan persetujuan, pembatalan pendaftaran, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, atau pencabutan izin.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF KUNINGAN REGENCY
NUMBER 15 OF 2011
CONCERNING
IMPLEMENTATION OF LABOR

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF KUNINGAN,

\n\n \n \n

Considering :

that in accordance with the authority of the Region and in order to realize development in the field of labor, to optimize the role and position of labor, it is necessary to empower and protect the rights of labor;
that labor is a regional asset and one of the supporting elements of regional development is obliged to obtain protection in accordance with human dignity and the improvement of worker/laborer welfare while still paying attention to the development of the business world in the Region;
that by taking into account the increasingly advanced development of the business world, in order to optimize the empowerment and protection of labor as referred to in letters a and b, it is necessary to prepare labor,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a1409f6a-85d4-411c-a9cf-54588ff71c01","actionData","errors"]