Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19 Tahun 2026

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19 Tahun 2026 ini diterbitkan dalam rangka memperkuat ekosistem industri halal nasional guna mewujudkan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia. Kebijakan ini bertujuan memberikan kepastian hukum dan dukungan bagi perusahaan industri melalui pemberian fasilitas sertifikasi halal.

Fasilitas sertifikasi halal diberikan kepada perusahaan industri yang masuk dalam kategori industri kecil, telah menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas), memiliki produk dalam kemasan, serta memenuhi persyaratan dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Fasilitas ini diberikan dalam bentuk pembiayaan sertifikasi halal, baik melalui skema reguler (pemeriksaan/pengujian) maupun skema pernyataan pelaku usaha (self declare).

Dalam pelaksanaannya, Kementerian Perindustrian menugaskan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H), dan lembaga pelatihan. Kementerian juga dapat menunjuk lembaga pengelola untuk membantu koordinasi, verifikasi dokumen, dan pembayaran biaya sertifikasi. Proses permohonan dilakukan secara elektronik melalui SIINas, di mana Kepala Pusat akan melakukan verifikasi data dan menetapkan penerima fasilitas berdasarkan ketersediaan kuota. Fasilitas ini diberikan maksimal satu kali untuk setiap perusahaan industri.