[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a12c23a4-9405-4bce-830b-bc78488d21ac","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang RETRIBUSI JASA USAHA","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tasikmalaya No. 2 Tahun 2012","number","2","year","2012","published_date","2012-02-27","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya","place_of_enactment","Singaparna","theme","RETRIBUSI JASA USAHA","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

JASA USAHA - retribusi
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2012/NO.131
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 149 ayat (3), Pasal 156 ayat (1), dan Pasal 161 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2008; \n Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Jenis Retribusi, Wilayah Pungutan, Pemungutan Retribusi, Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Kedaluwarsa Penagihan, Masa Retribusi, Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi, Pengelolaan Retribusi Yang Berbasis Teknologi Informasi, Insentif Pemungutan, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 2012. \n 46 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2004 tentang Retribusi Jasa di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 36);\n2. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2004 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 36);\n3. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2007 tentang Retribusi Pemeriksaan Kesehatan dan Pemotongan Hewan Ternak (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor 72);\n4. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2007 tentang Retribusi Tarif Masuk dan Pemanfaatan Obyek dan Daya Tarik Wisata Situ Gede (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2007 Nomor 75);\n5. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pengelolaan dan Retribusi Depo Pasar Ikan Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 84).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012 mengatur tentang Retribusi Jasa Usaha. Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam pemungutan retribusi atas pengenaan retribusi jasa usaha di Kota Tasikmalaya.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Jenis-jenis retribusi jasa usaha yang dipungut di daerah, meliputi:

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
Retribusi Terminal;
Retribusi Rumah Potong Hewan;
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi, yang meliputi biaya administrasi, biaya pengadaan, biaya pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya operasional, dan keuntungan yang layak.
Wilayah pemungutan retribusi, yaitu di wilayah Kota Tasikmalaya.
Tata cara pemungutan, pembayaran, dan penagihan retribusi.
Pengajuan keberatan oleh Wajib Retribusi.
Penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran retribusi.
Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
Kedaluwarsa penagihan retribusi.
Masa retribusi.
Pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi.
Insentif pemungutan bagi OPD yang melaksanakan pemungutan retribusi.
Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi.

Peraturan ini juga mengatur tentang pengelolaan retribusi yang berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF TASIKMALAYA CITY
NUMBER 2 OF 2012
CONCERNING
LOCAL SERVICE CHARGE FOR BUSINESS SERVICES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF TASIKMALAYA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that to implement the provisions of Article 149 paragraph (3), Article 156 paragraph (1), and Article 161 paragraph (2) of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning Local Service Charge for Business Services; \n \n
In view of:	\n \n Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; \n Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1981 Number 76, Supplement to the State Gazette Number 3209); \n Law Number 10 of 2001 concerning the Establishment of Tasikmalaya City (State Gazette of the Republic

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a12c23a4-9405-4bce-830b-bc78488d21ac","actionData","errors"]