[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a12aae58-0822-480c-8060-cb8683087947","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kepahiang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepahiang Nomor 7 Tahun 2020","number","7","year","2020","published_date","2020-03-23","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"08d47910-8898-4f93-abec-3bdaafd3376a","Investasi & Penanaman Modal","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kepahiang","place_of_enactment","Kepahiang","theme","Penyelenggaraan Penanaman Modal","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2020 Nomor 10
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Penanaman Modal
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta mempercepat pembangunan ekonomi di daerah perlu adanya upaya peningkatan dalam sektor Penanaman Modal;\r\nb. bahwa untuk menciptakan dan menjamin iklim usaha yang kondusif dan menumbuh kembangkan investasi dalam berbagai bidang, termasuk usaha kecil dan menengah perlu diatur kebijakan penyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah;\r\nc. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam Penanaman Modal perlu pengaturan\r\ntentang Penyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah; \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945\r\n2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003\r\n3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007\r\n4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007\r\n5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008\r\n6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011\r\n7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014\r\n8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008\r\n9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018\r\n10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012\r\n11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014\r\n12. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016\r\n13. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018\r\n14. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2018 \n Berdasarkan Ketentuan Tentang Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan\r\nPenanaman Modal.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 2020. \n 18 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan penanaman modal di Kabupaten Kepahiang. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan mempercepat pembangunan ekonomi daerah melalui peningkatan penanaman modal, menciptakan iklim usaha yang kondusif, serta memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

\r\n\r\n

Kebijakan ini mencakup kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanaman modal, termasuk menetapkan kebijakan penanaman modal daerah dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM), menetapkan rencana strategis pengembangan penanaman modal daerah, serta merumuskan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penanaman modal. Pemerintah Daerah memberikan perlakuan yang sama bagi setiap penanam modal, menjamin kepastian hukum dan keamanan berusaha, serta membuka kesempatan bagi perkembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK).

\r\n\r\n

Ketentuan substansial meliputi bentuk badan usaha dan bidang usaha penanaman modal, kerjasama penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal (perizinan dan non-perizinan), pengendalian pelaksanaan penanaman modal, pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal, serta penyebarluasan, pendidikan, dan pelatihan penanaman modal. Penanaman modal diprioritaskan pada bidang usaha pariwisata, pertanian, perkebunan, peternakan, perdagangan, industri, kehutanan, pertambangan dan energi.

\r\n\r\n

Penanam modal wajib melakukan pendaftaran penanaman modal (Nomor Induk Berusaha dan Izin Usaha) dan menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Pemerintah Daerah memberikan fasilitas penanaman modal berupa insentif dan kemudahan. Penanam modal memiliki hak atas kepastian hukum, informasi, pelayanan, dan fasilitas kemudahan, serta wajib menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal, dan mematuhi peraturan perundang-undangan.

","transitional_provisions","1. Semua Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.\r\n2. Semua permohonan Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal yang telah diterima serta dinyatakan lengkap dan benar dan masih dalam tahap penyelesaian pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, akan diproses sesuai dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Setiap Penanam Modal yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (2), Pasal 26 dan Pasal 27 dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal, atau pencabutan izin usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KEPAHIANG
BENGKULU PROVINCE

COPY

REGIONAL REGULATION OF KEPAHIANG REGENCY
NUMBER 7 OF 2020
CONCERNING
IMPLEMENTATION OF INVESTMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF KEPAHIANG,

Considering:

that in order to realize the welfare and prosperity of the people and accelerate economic development in the region, it is necessary to increase efforts in the Investment sector;
that in order to create and guarantee a conducive business climate and foster investment in various fields, including small and medium enterprises, it is necessary to regulate the policy on the implementation of Investment in the Region;
that in order to provide direction, foundation and legal certainty to all parties involved in Investment, it is necessary to regulate the Implementation of Investment in the Region;
that based on the considerations as referred to in letters a, b, and c, it is necessary to stipulate a Regional Regulation

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a12aae58-0822-480c-8060-cb8683087947","actionData","errors"]