[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a12a7997-13f1-4b4e-aeb3-02262a3db3e8","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024","number","9","year","2024","published_date","2024-09-02","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"cdb0ad09-b4d9-463f-bd32-671a7a1373ae","Kepemudaan & Olahraga","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bandung","place_of_enactment","Soreang","theme","Penyelenggaraan Keolahragaan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENYELENGGARAAN - KEOLAHRAGAAN
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 9, LD 2024 (9) ; 42 hlm
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Penyelenggaraan Keolahragaan
ABSTRAK:	\n \n bahwa pembangunan di bidang keolahragaan\r\nmerupakan bagian dalam upaya pencapaian \r\nkualitas hidup baik jasmani, rohani maupun\r\nsebagai upaya mewujudkan salah satu tujuan\r\nbangsa yakni mencerdaskan kehidupan bangsa serta\r\nmelindungi dan memaksimalkan potensi keolahragaan di Kota Depok, sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa penyelenggaraan pembangunan daerah mencakup semua aspek kehidupan termasuk penyelenggaraan keolahragaan sebagai langkah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang keolahragaan sehingga terwujud masyarakat yang sehat dan bugar, serta berorientasi pada pencapaian prestasi; bahwa pengaturan penyelenggaraan keolahragaan dimaksudkan untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum, serta melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460); Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 ;\r\n \n Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum; hak dan kewajiban ; tugas, wewenang dan tanggung jawab pemerintah kota; ruang lingkup; pembinaan dan pengembangan olah raga; pengelolaan keolahragaan; penyelenggaraan kejuaraan olahraga; pelaku olah raga; prasarana olah raga dan sarana olah raga; pendanaan; pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keoalhragaan dan informasi keolahragaan; doping; penghargaan dan jaminan sosial; pengawasan; ketentuan penutup; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2024. \n Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan , dicabut \n 42 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2014 Nomor 8).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta kebugaran, prestasi, kecerdasan, dan kualitas manusia. Selain itu, bertujuan untuk menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, kompetitif, dan disiplin, mempererat persatuan dan kesatuan bangsa, memperkukuh ketahanan nasional, mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan masyarakat serta bangsa Indonesia, dan menjaga perdamaian dunia.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Kota dalam penyelenggaraan keolahragaan, termasuk penetapan kebijakan keolahragaan daerah, koordinasi, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan. Pemerintah Kota berwenang melaksanakan desain besar olahraga nasional dengan menetapkan desain olahraga daerah, mengatur, membina, dan mengembangkan keolahragaan, serta mengoordinasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan keolahragaan. Ruang lingkup keolahragaan meliputi olahraga pendidikan, olahraga masyarakat, dan olahraga prestasi.\n\nPeraturan ini juga mengatur pembinaan dan pengembangan olahraga, termasuk olahraga berbasis teknologi digital/elektronik, serta pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, masyarakat, dan prestasi. Diatur pula mengenai penyelenggaraan kejuaraan olahraga, hak dan kewajiban pelaku olahraga (olahragawan, pembina olahraga, tenaga keolahragaan), prasarana dan sarana olahraga, pendanaan keolahragaan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan, informasi keolahragaan, doping, penghargaan dan jaminan sosial, serta pengawasan penyelenggaraan keolahragaan.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 15 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, pembekuan izin sementara, pencabutan izin, pencabutan keputusan atas pengangkatan atau penunjukan atau pemberhentian, pengurangan, penundaan, atau penghentian penyaluran dana bantuan, dan/atau kegiatan Keolahragaan yang bersangkutan tidak diakui.\n2. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 17 ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, pembekuan izin sementara, pencabutan izin, pencabutan keputusan atas pengangkatan atau penunjukan atau pemberhentian, pengurangan, penundaan, atau penghentian penyaluran dana bantuan, dan/atau kegiatan keolahragaan yang bersangkutan tidak diakui.\n3. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 32 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, pembekuan izin sementara, pencabutan izin, pencabutan keputusan atas pengangkatan atau penunjukan atau pemberhentian, pengurangan, penundaan, atau penghentian penyaluran dana bantuan, dan/atau kegiatan keolahragaan yang bersangkutan tidak diakui.\n4. Penyelenggara kejuaraan Olahraga yang melanggar ketentuan Pasal 40 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, pembekuan izin sementara, pencabutan izin, pencabutan keputusan atas pengangkatan atau penunjukan atau pemberhentian, pengurangan, penundaan, atau penghentian penyaluran dana bantuan, dan/atau kegiatan keolahragaan yang bersangkutan tidak diakui.\n5. Badan usaha yang bergerak dalam bidang pembangunan perumahan dan permukiman yang tidak memenuhi kewajiban Pasal 60 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, pembekuan izin sementara, dan/atau pencabutan izin.\n6. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 56 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, pembekuan izin sementara, pencabutan izin, pencabutan keputusan atas pengangkatan atau penunjukan atau pemberhentian, pengurangan, penundaan, atau penghentian penyaluran dana bantuan, dan/atau kegiatan keolahragaan yang bersangkutan tidak diakui.","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96},"text","Peraturan ,Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF DEPOK CITY
YEAR 2024

MAYOR OF DEPOK
THE PROVINCE OF WEST JAVA

REGIONAL REGULATION OF DEPOK CITY
NUMBER 9 OF 2024
ON
SPORTS ORGANIZATION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF DEPOK,

\n\n \n \n

Considering / Whereas :

that development in the field of sports is part of the effort to achieve a good quality of life, both physically and spiritually, as well as an effort to realize one of the nation's goals, namely educating the nation's life and protecting and maximizing sports potential in Depok City, as mandated in the Preamble to the 1945 Constitution of THE REPUBLIC OF INDONESIA;
that the implementation of regional development covers all aspects of life, including the implementation of sports as a step to meet the needs of the community in the field of sports so as to create a healthy and fit society, and is oriented towards the achievement of achievements;
th

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a12a7997-13f1-4b4e-aeb3-02262a3db3e8","actionData","errors"]