[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a107fae6-6487-4fb7-9163-3866a623a0bd","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":91,"_93":94,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Selatan No. 7 Tahun 2008","number","7","year","2008","published_date","2008-06-18","effective_date","2008-06-23","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan","place_of_enactment","Palembang","theme","Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

organisasi-tata kerja-sekretariat daerah-sekretariat dprd
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2008/NO.7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 128 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu menetapkan kembali Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD dengan perda. \n Dasar hukum : UU No. 25 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan dengan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pada ketentuan umum antara lain menetapkan definisi pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945. Diatur tentang kedudukan, tugas pokok dan fungsi, Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi, Keasistenan, Tata kerja, staf ahli gubernur, kedudukan, tugas pokok dan fungsi, Susunan organisasi Sekretariat DPRD Provinsi, tata kerja, kepegawaian, keuangan, ketentuan lain-lain, ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juni 2008. \n Mencabut Perda No. 10 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan dan peraturan pelaksanaannya yang mengatur Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan. \n 28 hlm, Lampiran : 1 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 10 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 3 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Ketentuan Substansial:

Sekretariat Daerah Provinsi merupakan unsur staf Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Gubernur. Tugas pokok Sekretaris Daerah adalah membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Fungsi Sekretariat Daerah meliputi penyusunan kebijakan pemerintah provinsi, pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah provinsi, serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Susunan organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari Asisten (Pemerintahan, Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Kesejahteraan Rakyat, Administrasi dan Umum), Biro-Biro (Pemerintahan, Otonomi dan Kerja Sama, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Perekonomian, Administrasi Pembangunan, Keuangan, Kesejahteraan Rakyat, Penghubung, Pemberdayaan Perempuan, Organisasi dan Tatalaksana, Umum dan Humas, Perlengkapan dan Pengelolaan Aset), dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD Provinsi dalam menyelenggarakan tugas, fungsi, dan kewajibannya. Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD secara teknis operasional dan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah secara administratif. Tugas Sekretaris DPRD adalah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Susunan organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari Bagian Umum, Bagian Persidangan dan Risalah, Bagian Keuangan, dan Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[95],{"_96":97,"_98":99},"text","Perda No. 10 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD dan peraturan pelaksanaannya.","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF SOUTH SUMATERA PROVINCE
NUMBER 7 YEAR 2008
CONCERNING
ORGANIZATION AND WORK PROCEDURE
OF THE REGIONAL SECRETARIAT AND SECRETARIAT OF THE REGIONAL HOUSE OF REPRESENTATIVES
OF SOUTH SUMATERA PROVINCE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF SOUTH SUMATERA,

\n\n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 128 paragraph (1) of Law
of the Republic of Indonesia Number 32 of 2004 concerning Regional Government and
Government Regulation Number 38 of 2007 concerning the Distribution
of Government Affairs between the Central Government, Regional Government
Provinces, and Regency/City Regional Governments and Regulation
Government Number 41 of 2007 concerning Regional Apparatus Organization,
it is necessary to re-establish the Organization and Work Procedures of the
Regional Secretariat and Secretariat of the Regional House of Representatives
of South Sumatra Province;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a107fae6-6487-4fb7-9163-3866a623a0bd","actionData","errors"]