[{"_1":2,"_115":-5,"_116":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a1052034-edb1-4b14-9a02-d5c60c02ca52","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_111":112,"_113":114},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":82,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":-5,"_109":110},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ngawi Nomor 08 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Kemiskinan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ngawi No. 08 Tahun 2014","number","08","year","2014","published_date","2014-09-15","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Ngawi","place_of_enactment","Ngawi","theme","Penanggulangan Kemiskinan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

kemiskinan
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 08, LD Tahun 2014 Nomor 08
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penanggulangan Kemiskinan
ABSTRAK:	\n \n bahwa agar upaya penanggulangan kemiskinan dapat berjalan optimal, efektif, efisien, terprogram secara terpadu dan berkelanjutan, maka diperlukan peraturan bagi penyelenggara pemerintah Kabupaten Ngawi, dunia usaha di seluruh komponen masyarakat; \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No 12 Tahun 1950, UU No 32 Tahun 2004, UU No 40 Tahun 2004, UU No 11 Tahun 2009, UU No 12 Tahun 2011, UU No 13 Tahun 2011, PP No 79 Tahun 2005, PP No 38 Tahun 2007, Perpres No 15 Tahun 2010, Permendagri No 42 Tahun 2010, Permendagri No 1 Tahun 2014, Perda Kab. Ngawi No 3 Tahun 2008. \n arah kebijakan dan tujuan penanggulangan kemiskinan, tahapan penanggulangan, tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah, pengawasan dan monev, pembiayaan dan peran serta masyarakat. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 23 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Ngawi. Latar belakangnya adalah perlunya upaya nyata dalam mengurangi jumlah penduduk miskin dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, mengingat kemiskinan adalah masalah multidimensi yang memerlukan keterpaduan program antar lembaga, dunia usaha, dan partisipasi masyarakat.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur tahapan penanggulangan kemiskinan yang meliputi identifikasi warga miskin melalui survei periodik, penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD), serta pelaksanaan dan pengawasan kegiatan penanggulangan kemiskinan. SPKD dijabarkan ke dalam rencana strategis pada SKPD terkait dan digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Program penanggulangan kemiskinan dikelompokkan menjadi:

Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga (bantuan pangan, kesehatan, pendidikan, perumahan).
Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (pelatihan keterampilan, bimbingan manajemen usaha).
Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil (bantuan modal usaha).
Program lainnya yang meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

Peraturan ini juga mengatur pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) yang bertugas melakukan koordinasi dan pengendalian pelaksanaan penanggulangan kemiskinan. Pembiayaan program bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan sumber dana lain yang sah.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF NGAWI
THE PROVINCE OF EAST JAVA

REGIONAL REGULATION OF NGAWI REGENCY
NUMBER 8 OF 2014
on
POVERTY REDUCTION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF NGAWI,

\n\n \n \n

Considering / Whereas :

that in order to reduce the number of poor people and improve the welfare of the people as mandated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, real efforts are needed in poverty reduction;
that poverty is a multi-dimensional, multi-sectoral problem with diverse characteristics that must be addressed immediately because it concerns human dignity, poverty reduction requires the integration of programs between institutions and the business world and involves community participation;
that in order for poverty reduction efforts to run optimally, effectively, efficiently, and programmed in an integrated and sustainable manner, regulations are needed for government

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a1052034-edb1-4b14-9a02-d5c60c02ca52","actionData","errors"]