[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a0eeae14-e75e-4a08-b904-c520f937a826","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":82,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di Provinsi Maluku","short_title","Undang-undang (UU) No. 31 Tahun 2008","number","31","year","2008","published_date","2008-07-21","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di Provinsi Maluku","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PEMBENTUKAN-KABUPATEN-MALUKU-BARAT-DAYA-PROVINSI-MALUKU
2008
Undang-undang (UU) NO. 31, LN.2008/NO.104, TLN NO.4877, LL SETNEG : 13 HLM
Undang-undang (UU) TENTANG Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di Provinsi Maluku
ABSTRAK:	\n \n Untuk memacu kemajuan Provinsi Maluku pada umumnya dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dengan memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, politik, jumlah penduduk, luas daerah, kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan, dan meningkatnya beban tugas dan volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dipandang perlu membentuk Kabupaten Maluku Barat Daya di Provinsi Maluku untuk mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah. Oleh karena itu, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pembentukan Maluku Barat Daya di Provinsi Maluku. \n Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 20, dan Pasal 21 UUD Tahun 1945, UU No. 20 Tahun 1958, UU No. 60 Tahun 1958, UU No. 46 Tahun 1999, UU No. 22 Tahun 2003, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 22 Tahun 2007, dan UU No. 10 Tahun 2008. \n Undang-Undang ini dibentuk Kabupaten Maluku Barat Daya di wilayah Provinsi Maluku dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2008. \n - \n - \n 13 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Undang-Undang ini membentuk Kabupaten Maluku Barat Daya di Provinsi Maluku sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Pembentukan ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat kesejahteraan masyarakat.

Kabupaten Maluku Barat Daya terdiri dari delapan kecamatan. Batas wilayahnya meliputi Laut Banda di utara, Kepulauan Tanimbar di timur, Laut Timor dan Selat Wetar di selatan, dan Kepulauan Alor di barat. Ibu kota kabupaten berkedudukan di Tiakur, Kecamatan Moa Lakor.

Urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten Maluku Barat Daya mencakup urusan wajib (seperti perencanaan pembangunan, tata ruang, ketertiban umum, kesehatan, pendidikan) dan urusan pilihan yang sesuai dengan potensi daerah. Pemerintah daerah dipimpin oleh seorang bupati dan wakil bupati yang dipilih sesuai peraturan perundang-undangan. Sebelum bupati definitif terpilih, Menteri Dalam Negeri menunjuk penjabat bupati.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan, dibentuk perangkat daerah yang meliputi sekretariat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. Pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bupati Maluku Tenggara Barat dan Penjabat Bupati Maluku Barat Daya bertugas menginventarisasi dan melaksanakan pemindahan personel, aset, dan dokumen kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya. Kabupaten Maluku Barat Daya berhak mendapatkan alokasi dana perimbangan dari pemerintah pusat. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Pemerintah Provinsi Maluku memberikan hibah dan bantuan dana untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan kabupaten baru.

Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Maluku melakukan pembinaan dan fasilitasi secara khusus terhadap Kabupaten Maluku Barat Daya selama tiga tahun sejak diresmikan.

","transitional_provisions","1. Sebelum terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Penjabat Bupati Maluku Barat Daya menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya untuk tahun anggaran berikutnya.\n2. Rancangan Peraturan Bupati Maluku Barat Daya dilaksanakan setelah disahkan oleh Gubernur Maluku.\n3. Proses pengesahan dan penetapan Peraturan Bupati Maluku Barat Daya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.\n4. Sebelum Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya menetapkan peraturan daerah dan peraturan bupati sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini, semua peraturan daerah dan Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini tetap berlaku dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 31 OF 2008
CONCERNING
ESTABLISHMENT OF SOUTHWEST MALUKU REGENCY
IN MALUKU PROVINCE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that in order to stimulate the development and progress of Maluku Province in general and West Southeast Maluku Regency in particular, as well as the aspirations that develop in the community, it is deemed necessary to improve the administration of government, the implementation of development, and public services in order to accelerate the realization of community welfare;
that by taking into account economic capacity, regional potential, area, population and considerations from socio-political, socio-cultural, defense and security aspects, as well as the increasing workload and volume of work in the fields of government, development and community affairs in West Southeast Maluku Regency, it is deemed necessary to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a0eeae14-e75e-4a08-b904-c520f937a826","actionData","errors"]