[{"_1":2,"_113":-5,"_114":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a0eb5c89-9017-44bf-8df0-08141d23863c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_109":110,"_111":112},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_67":68,"_69":70,"_71":72,"_73":74,"_75":-5,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":84,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":-5,"_107":108},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kutai Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2001 \r\nTENTANG BENTUK DAN TATA CARA PENGGUNAAN LAMBANG DAERAH\r\nKABUPATEN KUTAI BARA","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Barat Nomor 6 Tahun 2017","number","6","year","2017","published_date","2017-11-07","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[],"tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kutai Barat","place_of_enactment","Sendawar","theme","PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2001 \r\nTENTANG BENTUK DAN TATA CARA PENGGUNAAN LAMBANG DAERAH\r\nKABUPATEN KUTAI BARA","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

HAK KEUANGAN
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2017/NO.7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2001 \r\nTENTANG BENTUK DAN TATA CARA PENGGUNAAN LAMBANG DAERAH\r\nKABUPATEN KUTAI BARA
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan ketentuan \r\ndalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80\r\nTahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum dan\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun\r\n2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa,\r\ndimana bentuk produk hukum daerah harus\r\nmenggunakan Lambang Burung Garuda;\r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan\r\nDaerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah\r\nNomor 03 Tahun 2001 tentang Bentuk dan Tata Cara\r\nPenggunaan Lambang Daerah Kabupaten Kutai Barat; \n Pasal 18 ayat (6) Uandang-Undang Dasar Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1945; \r\nUndang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang\r\nPembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten\r\nMalinau, Kabupaten Kutai barat, Kabupaten Kutai\r\nTimur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia 3896),\r\nsebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang\r\nNomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan atas UndangUndang\r\nNomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan\r\nKabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten\r\nKutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000\r\nNomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 3962);\r\nUndang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)\r\nsebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir\r\ndengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); \r\nPeraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 03\r\nTahun 2001 tentang Bentuk dan Tata Cara Penggunaan\r\nLambang Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran\r\nDaerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 Nomor 04\r\nSeri D Nomor 03) \n Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 03\r\nTahun 2001 Tentang Bentuk dan Tata Cara Penggunaan\r\nLambang Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran\r\nDaerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 Nomor 04)\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2017. \n 3 HLM \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 03 Tahun 2001 tentang Bentuk dan Tata Cara Penggunaan Lambang Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 Nomor 04 Seri D Nomor 03).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 6 Tahun 2017 ini mengubah Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2001 tentang Bentuk dan Tata Cara Penggunaan Lambang Daerah Kabupaten Kutai Barat. Latar belakang perubahan ini adalah untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, yang mengharuskan penggunaan Lambang Burung Garuda pada produk hukum daerah.

Perubahan substansial meliputi penggantian ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 dalam Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2001. Pasal 4 mengatur tentang jenis-jenis Naskah Dinas yang dirumuskan dalam susunan dan bentuk Produk Hukum, yang mencakup berbagai peraturan dan keputusan dari Bupati, DPRD, hingga Kepala Kampung. Pasal 5 mengatur bahwa Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menggunakan kop Lambang Negara pada halaman pertama.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF WEST KUTAI
THE PROVINCE OF EAST KALIMANTAN

REGIONAL REGULATION OF WEST KUTAI REGENCY
NUMBER 6 OF 2017
on
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION NUMBER 03 OF 2001
on THE FORM AND PROCEDURES FOR THE USE OF REGIONAL SYMBOLS
WEST KUTAI REGENCY

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF WEST KUTAI,

\n\n \n \n

Considering / Whereas :

that in order to adjust to the provisions in the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 80 of 2015 on the Establishment of Legal Products and the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 111 of 2014 on Technical Guidelines for Regulations in Villages, where the form of regional legal products must use the Garuda Bird Symbol;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on Amendments to Regional Regulation Number 03 of 2001 on the Form and Procedures for the Use of Regional

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a0eb5c89-9017-44bf-8df0-08141d23863c","actionData","errors"]