[{"_1":2,"_115":-5,"_116":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a0e6c95d-f286-4064-b8ee-dca838b699c8","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_111":112,"_113":114},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":82,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":-5,"_109":110},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Nunukan Nomor 23 Tahun 2011 tentang PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nunukan Nomor 23 Tahun 2011","number","23","year","2011","published_date","2011-08-10","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Nunukan","place_of_enactment","Nunukan","theme","PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 23, LD / 2011 NO.23
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
ABSTRAK:	\n \n Bahwa secara geografis wilayah Kabupaten Nunukan juga memiliki kawasan perbatasan antar negara yang merupakan kawasan strategis dalam menjaga keutuhan wilayah negara, maka dipandang perlu membentuk sebuah lembaga untuk melaksanakan pengelolaan wilayah negara dan kawasan perbatasan. Bahwa peran pemerintahan daerah menjadi bagian yang sangat penting terkait dengan pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan sesuai dengan prinsip otonomi daerah dan tugas pembantuan dalam mengelola kawasan perbatasan. Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, maka pemerintah daerah perlu membentuk Badan Pengelola Perbatasan Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan. \n Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan; Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Nunukan. \n Peraturan ini mengatur mengenai menetapkan secara resmi keberadaan Badan Pengelola perbatasan Daerah sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pengelolaan wilayah perbatasan. Mengatur struktur organisasi badan ini, termasuk jabatan, tanggung jawab, dan hubungan antar bagian di dalamnya. Menjelaskan tugas dan fungsi badan tersebut, seperti pengembangan, pengelolaan, dan pemantauan wilayah perbatasan, serta kerjasama dengan instansi lain.\r\n\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2011. \n 10 HALAMAN \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 23 Tahun 2011 ini membentuk Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Nunukan, sebuah lembaga yang berwenang mengelola wilayah perbatasan. Pembentukan BPPD ini didasari oleh pertimbangan geografis Kabupaten Nunukan yang memiliki kawasan perbatasan antar negara yang strategis.

Latar Belakang dan Tujuan: Pembentukan BPPD bertujuan untuk melaksanakan pengelolaan wilayah negara dan kawasan perbatasan, mengingat peran penting pemerintah daerah dalam pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan sesuai dengan prinsip otonomi daerah dan tugas pembantuan. Hal ini juga didasari oleh ketentuan Pasal 14 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

Ketentuan Substansial:

BPPD memiliki wewenang untuk melaksanakan kebijakan pemerintah, menjaga tanda batas, melakukan koordinasi pembangunan di kawasan perbatasan, dan melakukan koordinasi pembangunan antar pemerintah daerah atau dengan pihak ketiga.
BPPD bertugas menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengkoordinasikan pelaksanaan, serta melaksanakan evaluasi dan pengawasan.
Fungsi BPPD meliputi penyusunan rencana aksi pembangunan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan, pengkoordinasian penetapan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan, pengelolaan dan fasilitasi penegasan, pemeliharaan dan pengamanan batas wilayah negara, inventarisasi potensi sumber daya, penyusunan program dan kebijakan pembangunan sarana dan prasarana, penyusunan anggaran, serta pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan.
Susunan organisasi BPPD terdiri dari Kepala Badan, Sekretariat (dengan sub bagian program, umum dan keuangan), Bidang Pengelolaan Batas Negara dan Kerjasama, Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan, Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan, Unit Pelaksana Teknis, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

NUNUKAN REGENCY GOVERNMENT
NUNUKAN REGENCY REGIONAL REGULATION
NUMBER 23 OF 2011
CONCERNING
FORMATION, ORGANIZATIONAL STRUCTURE AND WORK PROCEDURES
REGIONAL BORDER MANAGEMENT AGENCY
NUNUKAN REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF NUNUKAN,

Considering :

that geographically the Nunukan Regency area also has an inter-state border area which is a strategic area in maintaining the integrity of the state's territory, so it is deemed necessary to form an institution to carry out the management of the state's territory and border areas;
that the role of the regional government is a very important part related to the implementation of governmental functions in accordance with the principle of regional autonomy and assistance task in managing border areas;
that in order to implement the provisions of Article 14 and Article 18 of Law Number 43 of 2008 concerning State Territory, the regional government needs to form a

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a0e6c95d-f286-4064-b8ee-dca838b699c8","actionData","errors"]