[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a0e54afe-aac8-4bd9-a32e-a1b4ce6a3e92","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2023","number","2","year","2023","published_date","2023-04-17","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"60ffbcec-c21d-40ca-ac1f-d9640b99ae0a","Kesejahteraan Sosial Masyarakat","tags",[],"location","Pemerintah Kota Payakumbuh","place_of_enactment","Payakumbuh","theme","Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

kesejahteraan sosial
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LEMBARAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2023 NOMOR 2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka peningkatan taraf kesejahteraan sosial masyarakat untuk dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri dalam melaksanakan fungsi sosial perlu adanya Jaminan kesejahteraan sosial sebagai perwujudan dari perlindungan dan keadilan sosial;\r\n b. bahwa dalam rangka mengatasi dan menuntaskan\r\n permasalahan kesejahteraan sosial di Daerah perlu\r\n Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial secara\r\n terencana, terarah, terpadu, dan berkelanjutan;\r\n c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam\r\n Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial agar terlaksana\r\n secara efektif, elisien, dan tepat sasaran perlu adanya\r\n pengaturan yang jelas dan komprehensif;\r\n d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\n dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu\r\n menetapkan Peraturan Daerah tentang\r\n Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial \n Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial\r\nPeraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial \r\nPeraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang\r\n Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar\r\n Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi,\r\n dan di Daerah Kabupaten/ Kota\r\nPeraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2019 tentang\r\n Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif kepada\r\n Kelompok Usaha Bersama untuk Penanganan Fakir\r\n Miskin\r\n \n Menetapkan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2023. \n 53 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan dengan memperhatikan adat dan kearifan lokal masyarakat. Tujuannya adalah meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup masyarakat, memulihkan fungsi sosial masyarakat, meningkatkan ketahanan sosial dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial, serta meningkatkan peran serta dan kepedulian masyarakat dan dunia usaha.

\n\n

Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, termasuk mengalokasikan anggaran, melaksanakan program, memberikan bantuan sosial, memelihara taman makam pahlawan, dan melestarikan nilai kepahlawanan. Wewenang Pemerintah Daerah meliputi penetapan kebijakan lokal, koordinasi program, pemberian izin pengumpulan sumbangan, dan pelestarian nilai kepahlawanan.

\n\n

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Rehabilitasi sosial ditujukan kepada individu yang mengalami disfungsi sosial, dilaksanakan oleh pekerja sosial profesional. Jaminan sosial diberikan kepada fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas, dan keluarga pahlawan. Pemberdayaan sosial bertujuan untuk memberdayakan masyarakat agar mandiri dan meningkatkan peran serta lembaga dan masyarakat. Perlindungan sosial bertujuan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.

\n\n

Sumber daya penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan sumber pendanaan. Sumber daya manusia terdiri atas tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial profesional, relawan sosial, dan penyuluh sosial. Sarana dan prasarana meliputi pusat rehabilitasi sosial, pusat kesejahteraan sosial, rumah singgah, dan rumah perlindungan sosial. Pendanaan berasal dari APBD, sumbangan masyarakat, dana CSR, dan bantuan asing.

","transitional_provisions","1. Pemerintah Daerah mulai melakukan pendataan dan pemutakhiran data PPKS dan PSKS paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.\n2. PSKS yang belum mempunyai sertifikasi kompetensi tetap melaksanakan tugas sampai Pemerintah Daerah memfasilitasi seluruh PSKS memperoleh sertifikasi kompetensi.\n3. Fasilitasi perolehan sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pekerja Sosial Profesional, Relawan Sosial, Penyuluh Sosial yang tidak melaksanakan tugas dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan, peringatan tertulis, pemberhentian sementara, dan/atau pemberhentian tetap.\n2. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang tidak mempunyai tanda pendaftaran dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan, peringatan tertulis, dan/atau penghentian sementara dari kegiatan.\n3. Relawan Sosial yang tidak mempunyai izin pengumpulan sumbangan dikenai sanksi administratif berupa teguran dan penghentian kegiatan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF PAYAKUMBUH
THE PROVINCE OF WEST SUMATERA

REGIONAL REGULATION OF PAYAKUMBUH CITY
NUMBER 2 OF 2023
ON
SOCIAL WELFARE ORGANIZATION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PAYAKUMBUH,

\n\n \n \n

Considering :

that in order to improve the social welfare of the community to be able to live decently and be able to develop themselves in carrying out social functions, there needs to be Social welfare Guarantee as a manifestation of social protection and justice;
that in order to overcome and resolve social welfare problems in the region, it is necessary to have a planned, directed, integrated and sustainable Social Welfare Organization;
that in order to guarantee legal certainty in the Implementation of Social Welfare so that it is carried out effectively, efficiently and right on target, there needs to be a clear and comprehensive regulation;
that based on the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a0e54afe-aac8-4bd9-a32e-a1b4ce6a3e92","actionData","errors"]