[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a0ce180f-937c-4ebe-952d-1b5ebff5c90f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pringsewu Nomor 5 Tahun 2017 tentang KEDUDUKAN PROTOKOLER, HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pringsewu Nomor 5 Tahun 2017","number","5","year","2017","published_date","2017-08-07","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"4e240b29-23c1-4826-aa3d-d2797142ac5f","Kompensasi & Tunjangan Pejabat","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pringsewu","place_of_enactment","Pringsewu","theme","KEDUDUKAN PROTOKOLER, HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

KEDUDUKAN PROTOKOLER, HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2017/NO.5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER, HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
ABSTRAK:	\n \n Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 14 Tahun 2012 , sepanjang mengatur mengenai hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga perlu diganti dengan penetapan Peraturan Daerah \n 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004\r\n2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017\r\n \n Peraturan ini mengatur mengenai:\r\n1. Ketentuan umum\r\n2. Kedudukan protokoler pimpinan dan anggota DPRD\r\n3. Penghasilan pimpinan dan anggota DPRD\r\n4. Tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD\r\n5. Uang jasa pengabdian pimpinan dan anggota DPRD\r\n6. Belanja penunjang kegiatan DPRD\r\n7. Pengelolaan hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD\r\n8. Ketentuan lain-lain\r\n9. Ketentuan penutup\r\n10. \r\n11. \r\n12. \r\n13. \r\n14. \r\n15\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2017. \n Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 14 Tahun 2012 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu \n 22 hlm, penjelasan 6 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2012 Nomor 14).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur mengenai kedudukan protokoler, hak keuangan, dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu. Kedudukan protokoler meliputi tata cara dalam acara resmi, tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan. Hak keuangan terdiri dari uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan alat kelengkapan, tunjangan alat kelengkapan lain, tunjangan komunikasi intensif, dan tunjangan reses. Tunjangan kesejahteraan meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, pakaian dinas dan atribut, rumah negara dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD, belanja rumah tangga bagi Pimpinan DPRD, dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD. Selain itu, diatur pula mengenai uang jasa pengabdian bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa tugasnya. Peraturan ini juga mengatur belanja penunjang kegiatan DPRD yang meliputi program, dana operasional Pimpinan DPRD, pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD, penyediaan tenaga ahli fraksi, dan belanja sekretariat fraksi.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF PRINGSEWU
PRINGSEWU REGENCY
LAMPUNG PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF PRINGSEWU REGENCY
NUMBER 05 YEAR 2017
CONCERNING
PROTOCOLARY POSITION, FINANCIAL AND ADMINISTRATIVE RIGHTS
OF THE LEADERSHIP AND MEMBERS OF THE REGIONAL HOUSE OF REPRESENTATIVES
PRINGSEWU REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF PRINGSEWU,

Considering:

that in order to facilitate the implementation of the duties of the Leadership and Members of the Regional House of Representatives of Pringsewu Regency, it is necessary to regulate the Protocolary Position, Financial and Administrative Rights of the Leadership and Members of the Regional House of Representatives;
that Regional Regulation of Pringsewu Regency Number 14 of 2012 concerning Protocolary Position and Finance of the Leadership and Members of the Regional House of Representatives of Pringsewu Regency, insofar as it regulates the financial and administrative rights of the Leadership

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a0ce180f-937c-4ebe-952d-1b5ebff5c90f","actionData","errors"]