[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a0c69e5b-9693-4bae-86f1-b29f10255ee9","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Bentuk Hukum PT. Riau Petroleum Menjadi PT. Riau Petroleum (Perseroda)","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2023","number","7","year","2023","published_date","2023-12-22","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"348a82ff-1946-4e88-b6e1-ef654c37edae","Badan Usaha Milik Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Riau","place_of_enactment","Pekanbaru","theme","Perubahan Bentuk Hukum PT. Riau Petroleum Menjadi PT. Riau Petroleum (Perseroda)","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RENCANA-KERJA
2023
Peraturan Daerah (Perda) NO. 7, LD.2023/No. 7
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Perubahan Bentuk Hukum PT. Riau Petroleum Menjadi PT. Riau Petroleum (Perseroda)
ABSTRAK:	\n \n Bahwa berdasarkan Pasal 104 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati. \n Dasar Hukum Perda ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021; Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.51317 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 8 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 1 Tahun 2023; \n Dalam Peraturan ini berisi 6 (enam) bab dan 6 (enam) pasal; Ketentuan Umum; Kedudukan; Maksud Dan Tujuan; Sistematika; Isi Dan Uraian Rkpd; Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2023. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Riau Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Bidang Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Perseroan Terbatas (PT) Riau Petroleum (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2002 Nomor 47)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan bentuk hukum PT. Riau Petroleum menjadi PT. Riau Petroleum (Perseroda). Latar belakang perubahan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 402 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta untuk meningkatkan peran dan fungsi BUMD dalam memberikan kontribusi bagi Provinsi Riau berupa keuntungan yang layak dan melaksanakan usahanya berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik. Tujuan perubahan ini adalah untuk identitas entitas bisnis milik Pemerintah Daerah dan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Perubahan bentuk hukum PT. Riau Petroleum dari Perseroan Terbatas menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).
Nama perusahaan menjadi PT. Riau Petroleum (Perseroda) dan berkedudukan di Pekanbaru.
Kegiatan usaha PT. Riau Petroleum (Perseroda) meliputi pengembangan (eksplorasi dan eksploitasi) minyak bumi dan gas, pengelolaan, pengangkutan dan penjualan minyak bumi dan gas alam serta industri petrokimia, pendistribusian bahan bakar minyak dan gas, kegiatan usaha hulu dan hilir terkait minyak bumi dan gas alam serta pertambangan, dan kegiatan usaha di bidang energi baru dan terbarukan.
Jangka waktu pendirian tidak terbatas.
Modal dasar PT. Riau Petroleum (Perseroda) adalah sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) dengan modal disetor sebesar Rp. 7.500.000.000 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah).
Seluruh kekayaan, usaha, hak dan kewajiban, sarana, prasarana, kepengurusan, kepegawaian, permodalan dan segala perjanjian yang telah dibuat dengan pihak lain serta izin operasional Perseroan Terbatas PT. Riau Petroleum beralih kepada Perusahaan Perseroan Daerah PT. Riau Petroleum (Perseroda).

","transitional_provisions","1. Pengurus dan pegawai BUMD yang sudah ada dikukuhkan kembali sesuai BUMD baru.\n2. Segala hak dan kewajiban BUMD menjadi tanggung jawab BUMD baru.\n3. Ketentuan lebih lanjut mengenai peralihan hak dan kewajiban diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

RIAU GOVERNOR
RIAU PROVINCIAL REGULATION
NUMBER 7 OF 2023
CONCERNING
THE AMENDMENT OF LEGAL FORM OF PT. RIAU PETROLEUM TO BECOME
PT. RIAU PETROLEUM (PERSERODA)

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

RIAU GOVERNOR,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that to implement the provisions of Article 402 of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, it is necessary to amend the Legal Form of PT. Riau Petroleum to become PT. Riau Petroleum (Perseroda), therefore it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Amendment of Legal Form of PT. Riau Petroleum to become PT. Riau Petroleum (Perseroda); \n \n
In view of:	\n \n Article 18 Paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; \n Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2007 Number 106, Supplement to the State Gazette of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a0c69e5b-9693-4bae-86f1-b29f10255ee9","actionData","errors"]