[{"_1":2,"_115":-5,"_116":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a0b89876-10fc-4c0b-91ed-afa06ad582aa","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_111":112,"_113":114},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":-5,"_48":-5,"_49":50,"_51":52,"_57":58,"_59":60,"_64":65,"_69":70,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":-5,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":86,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":-5,"_109":110},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 23 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 23 Tahun 2001","number","23","year","2001","published_date","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":50,"_53":54,"_55":56},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":58,"_53":61,"_62":63},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[66],{"_6":67,"_53":68,"_55":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur","place_of_enactment","Muara Sabak","theme","Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PEMBENTUKAN - PENGHAPUSAN - PENGGABUNGAN - DESA
2001
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 23,
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa
ABSTRAK:	\n \n Bahwa untuk melaksanakan lebih lanjut pasal 93 ayat (1) dan (2) UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa. \n UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; UU No 54 Tahun 1999; PP No. 25 Tahun 2000; Keppres RI No. 44 Tahun 1999; Kepmendagri No. 84 Tahun 1993; Kepmendagri No. 4 Tahun 1999; Kepmendagri No. 63 Tahun 1999; Kepmendagri No. 64 Tahun 1999. \n Perda ini mengatur mengenai Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa, meliputi Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa; Pembiayaan; Batas Wilayah Desa; Mekanisme Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa; Pembagian Wilayah Desa; Kewenangan Desa. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur Lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. \n 8 hlmn \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Semua ketentuan yang mengatur mengenai pembentukan, pengapusan dan penggabungan Desa dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pembentukan, penghapusan, dan penggabungan desa di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan lebih lanjut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Ketentuan Substansial:

Pembentukan Desa: Desa dapat dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan persyaratan yang ditentukan, seperti jumlah penduduk minimal 1.500 jiwa atau 300 Kepala Keluarga, luas wilayah, sosial budaya, potensi desa, serta sarana dan prasarana pemerintahan.

Penghapusan dan Penggabungan Desa: Desa yang tidak lagi memenuhi persyaratan dapat dihapus atau digabung.

Pembiayaan: Biaya pelaksanaan pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan penataan desa dibebankan kepada APBD Kabupaten.

Batas Wilayah Desa: Setiap usulan pembentukan desa baru harus melampirkan persyaratan yang ditentukan. Penyelesaian sengketa batas desa dilakukan secara berjenjang dari Kecamatan sampai Kabupaten, atau bahkan Propinsi jika melibatkan wilayah yang berbeda.

Mekanisme Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Desa: Proses ini diusulkan oleh Kepala Desa setelah dimusyawarahkan dengan tokoh masyarakat dan mendapatkan persetujuan BPD melalui Camat kepada Bupati. Bupati kemudian meminta persetujuan DPRD sebelum menetapkan keputusan.

Pembagian Wilayah Desa: Dalam wilayah desa dimungkinkan adanya pembagian wilayah yang disebut Dusun, yang dipimpin oleh Kepala Dusun sebagai perangkat desa.

Kewenangan Desa: Kewenangan desa mencakup hak asal usul desa, kewenangan yang belum dilaksanakan oleh pemerintah pusat, propinsi, atau kabupaten, serta tugas pembantuan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF TANJUNG JABUNG TIMUR REGENCY
NUMBER 23 YEAR 2001
on
ESTABLISHMENT, DELETION AND MERGER OF VILLAGES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF TANJUNG JABUNG TIMUR

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas :

that to further implement Article 93 paragraphs (1) and (2) of Law Number 22 of 1999 on Regional Government and Article 2 and Article 3 of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 64 of 1999 on General Guidelines for Regulations Regarding Villages, it is deemed necessary to stipulate a Regional Regulation of Tanjung Jabung Timur Regency on the Establishment, Deletion and Merger of Villages.

Bearing in Mind / Having Regard to :

Law Number 22 of 1999 on Regional Government (State Gazette of 1999 Number 60, Supplement to State Gazette Number 3839 ;
Law Number 25 of 1999 on the Financial Balance between the Central

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a0b89876-10fc-4c0b-91ed-afa06ad582aa","actionData","errors"]