[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a0a0ac2c-57f1-4fb7-8871-7793d38dcd42","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Utara No. 6 Tahun 2016","number","6","year","2016","published_date","2016-12-20","effective_date","2016-12-21","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Sumatera Utara","place_of_enactment","Medan","theme","Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Perangkat Daerah
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2016/NO.6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara
ABSTRAK:	\n \n Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara\r\n \n Pasal 18 ayat (6) UUD, UU No. 24 Tahun 1956, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan UU No. 9 Tahun 2015, PP No. 18 Tahun 2016 \n Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Pembentukan UPT, Staf Ahli Gubernur, Pembentukan Cabang Dinas, Kepegawaian, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2016. \n Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Sumatera Utara, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Haji Medan Provinsi Sumatera Utara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.\r\n \n Peraturan Gubernur\r\n \n 19 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7).\n2. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8).\n3. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9).\n4. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 17).\n5. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Haji Medan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 26).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dengan memperhatikan azas urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah, efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, dan fleksibilitas.\n\nPeraturan ini membentuk Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari Sekretariat Daerah (Tipe A), Sekretariat DPRD (Tipe A), Inspektorat Provinsi (Tipe A), Dinas Daerah (terdiri dari berbagai tipe A dan B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di berbagai bidang), dan Badan Daerah (yang menyelenggarakan fungsi penunjang di berbagai bidang). Perangkat daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk melaksanakan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar dan urusan pilihan serta urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, sekaligus penanganan urusan yang beralih penanganannya dari pemerintah Kabupaten/Kota ke Provinsi.\n\nPeraturan ini juga mengatur pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas Daerah dan Badan Daerah, termasuk UPT di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan provinsi dan UPT di bidang kesehatan berupa rumah sakit daerah provinsi yang bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola dan menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Selain itu, diatur pula mengenai pembentukan cabang dinas di Kabupaten/Kota untuk Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan, Kelautan dan Perikanan, Kehutanan, dan Energi dan Sumber Daya Mineral. Gubernur dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh staf ahli.","transitional_provisions","1. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.\n2. Dalam hal Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimasud pada ayat (1) tergabung dengan urusan pemerintahan lain, Perangkat Daerah tersebut hanya melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.\n3. Anggaran Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.\n4. Perangkat Daerah yang melaksanakan sub urusan pemerintahaan bidang Bencana, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan ini di undangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan terbentuknua Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.\n5. Perangkat Daerah Provinsi melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan umum dan teknis atas penyelenggaraan urusan pemerintahaan oleh Kabupaten/Kota sampai dengan terbentuknya perangkat gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.\n6. Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatan dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.\n7. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan mulai tahun 2017.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF NORTH SUMATERA
REGIONAL REGULATION OF NORTH SUMATERA PROVINCE
NUMBER 6 OF 2016
CONCERNING
FORMATION AND STRUCTURE OF REGIONAL APPARATUS
OF NORTH SUMATERA PROVINCE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

COPY
GOVERNOR OF NORTH SUMATERA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering :	\n \n that to implement the provisions of Article 3 paragraph (1) of Government Regulation Number 18 of 2016 concerning Regional Apparatus, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Formation and Structure of the Regional Apparatus of North Sumatra Province; \n \n
In view of :	\n \n Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia; \n Law Number 24 of 1956 concerning the Establishment of the Autonomous Region of Atjeh Province and Amendments to the Regulations on the Establishment of North Sumatra Province (State Gazette of the Republic of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a0a0ac2c-57f1-4fb7-8871-7793d38dcd42","actionData","errors"]