[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a099f9e8-60f5-4dea-879f-ed66ec4a37ed","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magetan No. 4 Tahun 2014","number","4","year","2014","published_date","2014-08-20","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Magetan","place_of_enactment","Magetan","theme","Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

keuangan-daerah
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:	\n \n bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No 12 Tahun 1950, Uu No 28 Tahun 1999, UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2004, UU No 25 Tahun 2004, UU No 32 Tahun 2004, UU No 33 Tahun 2004, UU No 28 Tahun 2009, UU No 12 Tahun 2011, PP No 24 Tahun 2004, PP No 23 Tahun 2005, PP No 56 Tahun 2005, PP No 58 Tahun 2005, PP No 65 Tahun 2005, PP No 79 Tahun 2005, PP No 8 Tahun 2006, PP No 38 Tahun 2007, PP No 1 Tahun 2008. PP No 71 Tahun 2010, PP No 30 Tahun 2011, PP No 2 Tahun 2012, Perpres No 54 Tahun 2010, Permendagri No 13 Tahun 2006, Permendagri No 1 Tahun 2014, Perda Kab. Magetan No 8 tahun 2008 \n Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, diubah \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah \n 40 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Perubahan tersebut meliputi perubahan pada Pasal 1 mengenai definisi-definisi terkait pengelolaan keuangan daerah, penambahan Pasal 9A yang mengatur Pengguna Anggaran sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dalam pengadaan barang/jasa, perubahan pada Pasal 10 mengenai pelimpahan kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran, perubahan pada Pasal 40 mengenai Belanja Bantuan Sosial, perubahan pada Pasal 42 mengenai Bantuan Keuangan, perubahan pada Pasal 46 mengenai Belanja Barang dan Jasa, penambahan Pasal 48A mengenai kegiatan tahun jamak, perubahan pada Pasal 59 mengenai hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, perubahan pada Pasal 66 mengenai investasi jangka pendek dan jangka panjang, perubahan pada Pasal 77 mengenai tahapan penyusunan PPAS, perubahan pada Pasal 78 mengenai pembahasan KUA dan PPAS, perubahan pada Pasal 86 mengenai lampiran rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD, perubahan pada Pasal 91 mengenai pelaksanaan pengeluaran apabila DPRD tidak menetapkan persetujuan APBD, perubahan pada Pasal 103 mengenai penyusunan DPA-SKPD dan DPA-PPKD, perubahan pada Pasal 134 mengenai penggunaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya, perubahan pada Pasal 135 mengenai pendanaan keadaan darurat, perubahan pada Pasal 162 mengenai sistem akuntansi pemerintahan daerah, perubahan pada Pasal 166 mengenai laporan realisasi semester pertama APBD, perubahan pada Pasal 168 mengenai laporan keuangan SKPD, perubahan pada Pasal 169 mengenai laporan keuangan pemerintah daerah, penambahan Pasal 169A mengenai penyampaian laporan realisasi anggaran kepada Menteri Dalam Negeri, perubahan pada Pasal 186 mengenai penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, dan penambahan Bab XVIIA mengenai pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF MAGETAN
REGIONAL REGULATION OF MAGETAN REGENCY
NUMBER 4 OF 2014
ABOUT
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION OF MAGETAN REGENCY
NUMBER 8 OF 2008 CONCERNING THE MAIN PRINCIPLES OF MANAGEMENT OF
REGIONAL FINANCE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF MAGETAN,

Considering:

that the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 13 of 2006 concerning Guidelines for Regional \nKeuangan has been amended several times, most recently by the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 21 of 2011 concerning the Second Amendment to the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 13 of 2006 concerning Guidelines for Regional \nKeuangan, so that the Regional Regulation of Magetan Regency Number 8 of 2008 concerning the Main Principles of Management of Regional \nKeuangan needs to be adjusted;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a099f9e8-60f5-4dea-879f-ed66ec4a37ed","actionData","errors"]