[{"_1":2,"_111":-5,"_112":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a099e266-7a67-48fc-b9e8-7f4630e20ea4","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_107":108,"_109":110},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":-5,"_48":-5,"_49":50,"_51":52,"_57":58,"_59":60,"_64":65,"_66":67,"_68":69,"_70":71,"_72":73,"_74":-5,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":78,"_83":78,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":-5,"_105":106},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gorontalo Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Nomor 5 Tahun 2018","number","5","year","2018","published_date","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":50,"_53":54,"_55":56},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":58,"_53":61,"_62":63},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[],"tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Gorontalo","place_of_enactment","Limboto","theme","Pembentukan Produk Hukum Daerah.","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pembentukan produk hukum daerah
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5,
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pembentukan Produk Hukum Daerah.
ABSTRAK:	\n \n Peraturan ini dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai wujud tanggung jawab pelaksanaan otonomi daerah yang dibuat guna menunjang terwujudnya pembentukan produk hukum daerah serta didasarkan pada kajian teroritis dan praktik empiris, evaluasi dan analisi peraturan perundang-undangan terkait landasan filosofi, sosiologi dan yuridis. \n Dasar Hukum Peraturan Bupati Kabupaten Gorontalo tentang UU No. 29 Tahun 1959; UU No.12 Tahun 2011; uu nO.23 tAHUN 2014 sebagaiman telah diubah kedua kalinya dengan UU No.9 Tahun 2015; Permendagri No.80 Tahun 2015. \n Dalam Peraturan ini diatur tentang tentang Produk Hukum Daerah termasuk didalamnya mengatur tentang Produk Hukum Daerah, Pembentukan Peraturan Daerah, Perencanaan Peraturan Daerah, Penyusunan Peraturan Daerah, Penyusunan Produk Hukum Daerah Berbentuk Penetapan, Penomoran, Pengundangan, Autentifikasi dan Penggandaan, Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah, Partisipasi Masyarakat, Ketentuan Lain- Lain. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Terdiri 80 halaman dengan lampiran \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan pembentukan produk hukum daerah yang terstruktur, teratur, sistematis, dan terkoordinasi, serta untuk mewujudkan tertib hukum yang meliputi tertib materi muatan dan tertib bentuk berdasarkan asas pembentukan perundang-undangan yang baik. Pembentukan produk hukum daerah didasarkan pada kajian teoritis dan praktik empiris, evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait, landasan filosofis, sosiologis dan yuridis, serta jangkauan arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah.

Peraturan ini mengatur mengenai:

Jenis dan hierarki Produk Hukum Daerah: Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Kepala Daerah, Keputusan Bupati, Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.
Asas Pembentukan Peraturan Daerah: kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan.
Materi Muatan Peraturan Daerah: penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, materi muatan lokal, dan/atau menampung kondisi khusus daerah.
Perencanaan Peraturan Daerah: penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda), perencanaan penyusunan ranperda kumulatif terbuka, dan perencanaan penyusunan ranperda di luar Propemperda.
Penyusunan Peraturan Daerah: penyusunan rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Pemerintah Daerah, pembahasan rancangan Perda, dan penyebarluasan.
Pembentukan Peraturan Bupati dan Penetapan Bersama Kepala Daerah: asas pembentukan, penyusunan Peraturan Bupati dan PB KDH.
Penyusunan Produk Hukum Daerah Berbentuk Penetapan: Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.
Penetapan, Penomoran, Pengundangan, Autentifikasi dan Penggandaan Produk Hukum Daerah.

Peraturan ini juga mengatur partisipasi masyarakat dalam pembentukan produk hukum daerah dan ketentuan lain-lain terkait penulisan produk hukum daerah.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF GORONTALO
THE PROVINCE OF GORONTALO

REGIONAL REGULATION OF GORONTALO REGENCY
NUMBER 5 OF 2018
on
FORMATION OF REGIONAL LEGAL PRODUCTS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF GORONTALO,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that the Formation of Regional Legal Products is a mandate of laws and regulations in the context of organizing regional government as a form of responsibility for the implementation of regional autonomy which is made to support the realization of the formation of regional legal products in a structured, orderly, systematic and coordinated manner;
that the Formation of Regional Legal Products is directed at realizing legal order which includes orderly content and orderly form based on the principles of good legislation formation;
that the Formation of Regional Legal Products is based on theoretical studies and empirical practices, evaluation and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a099e266-7a67-48fc-b9e8-7f4630e20ea4","actionData","errors"]