[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a08948d8-eab9-4b3c-b7d7-2e7cc17cfc89","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Kediri Nomor 9 Tahun 2022 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH \r\nTAHUN ANGGARAN 2023","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Kediri Nomor 9 Tahun 2022","number","9","year","2022","published_date","2022-12-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Kediri","place_of_enactment","Kediri","theme","ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH \r\nTAHUN ANGGARAN 2023","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

APBD
2022
Peraturan Daerah (Perda) NO. 9, LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2022 NOMOR 9
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH \r\nTAHUN ANGGARAN 2023
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 314 ayat \r\n(6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang \r\nPemerintahan Daerah dan Pasal 111 ayat (8) Peraturan \r\nPemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan \r\nKeuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan \r\nRancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran \r\nPendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan \r\nPerwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh \r\npersetujuan Bersama; \r\nb. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada \r\nhuruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang \r\nAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun \r\nAnggaran 2023 tidak bertentangan dengan kepentingan \r\numum dan peraturan perundang-undangan yang lebih \r\ntinggi; \r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana \r\ndimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu \r\nmenetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran \r\nPendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 1945; \r\n2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang \r\nPembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam \r\nLingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa \r\nBarat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita \r\nNegara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) \r\nsebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang \r\nNomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Nomor 2730); \r\n3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang \r\nKeuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nTahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Nomor 4286); \r\n4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang \r\nPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4355); \r\n5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang \r\nPembentukan \r\nPeraturan \r\nPerundang-undangan \r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 \r\nNomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah \r\nbeberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor \r\n13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas \r\nUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang \r\nPembentukan \r\nPeraturan \r\nPerundang-undangan \r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 \r\nNomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia 6398); \r\n6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang \r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) \r\nsebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir \r\ndengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang \r\nPerubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 \r\nTahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, \r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor \r\n5679); \r\n7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta \r\nKerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun \r\n2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Nomor 6573); \r\n8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang \r\nPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); \r\n9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 \r\ntentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita \r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) \r\nsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri \r\nDalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang \r\nPerubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor \r\n80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum \r\nDaerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 \r\nNomor 157); \r\n10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 \r\ntentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita \r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); \r\n11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 \r\ntentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur \r\nPerencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah \r\n(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor \r\nParaf \r\nBanggar DPRD Kabag Hukum \r\n1447); \r\n12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 \r\ntentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah \r\n(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor \r\n1781); \r\n13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 \r\ntentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan \r\nDaerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja \r\nDaerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang \r\nPerubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, \r\nRancangan Peraturan Kepala Daerah tentang \r\nPenjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, \r\ndan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang \r\nPenjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan \r\nBelanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia \r\nTahun 2021 Nomor 431); \r\n14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 \r\ntentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan \r\ndan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita \r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972); \r\n15. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2019 \r\ntentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah \r\nDaerah Tahun 2020–2024 (Lembaran Daerah Kota \r\nKediri Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran \r\nDaerah Kota Kediri Nomor 11) sebagaimana telah \r\ndiubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 \r\nTahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah \r\nKota Kediri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana \r\nPembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran \r\nDaerah Kota Kediri Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan \r\nLembaran Daerah Kota Kediri Nomor 27); \n Peraturan ini mengatur tentang ANGGARAN PENDAPATAN \r\nDAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2022. \n 9 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 27)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Kediri ini mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023. Latar belakang penetapan peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah dan untuk memastikan APBD tidak bertentangan dengan kepentingan umum serta peraturan yang lebih tinggi.

APBD Tahun Anggaran 2023 mencakup pendapatan daerah sebesar Rp1.378.902.726.992,00 yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) dan pendapatan transfer. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Pendapatan transfer terdiri dari pendapatan transfer pemerintah pusat dan pendapatan transfer antar daerah.

Belanja daerah direncanakan sebesar Rp1.744.540.975.718,00 yang dialokasikan untuk belanja operasional (pegawai, barang dan jasa, hibah, bantuan sosial), belanja modal (peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan, irigasi, aset tetap lainnya, aset lainnya), belanja tidak terduga, dan belanja transfer (bantuan keuangan).

Terdapat defisit anggaran sebesar Rp365.638.248.726,00 yang ditutup melalui pembiayaan netto yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya dan pembentukan dana cadangan.

Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran dalam keadaan darurat atau keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang akan dimasukkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
MAYOR OF KEDIRI
THE PROVINCE OF EAST JAVA

REGIONAL REGULATION OF KEDIRI CITY
NUMBER 9 OF 2022
ON
THE REGIONAL REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET
FISCAL YEAR 2023

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF KEDIRI,

Considering / Whereas :

that in order to implement the provisions of Article 314 paragraph (6) of Law Number 23 of 2014 on Regional Government and Article 111 paragraph (8) of Government Regulation Number 12 of 2019 on Regional Financial Management, the Regional Head is obliged to submit a Draft Regional Regulation on the Regional Revenue and Expenditure Budget to THE HOUSE OF REPRESENTATIVES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA to obtain Joint Approval;
that the improvements as intended in letter a, are carried out so that the Regional Regulation on the Regional Revenue and Expenditure Budget for Fiscal Year 2023 does not conflict with the public interest and higher laws and regulations;
that based on the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a08948d8-eab9-4b3c-b7d7-2e7cc17cfc89","actionData","errors"]