[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a08859aa-2126-4254-b935-a6e19087b394","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Maluku Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Maluku No. 11 Tahun 2014","number","11","year","2014","published_date","2014-09-15","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Maluku","place_of_enactment","Ambon","theme","Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2014/11,TLD NO.39, LL SEKDA PROVINSI MALUKU: 19 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
ABSTRAK:	\n \n Bahwa usaha mikro, kecil dan menengah di Provinsi Maluku sebagai pelaku usaha memiliki arti penting dalam peran, dan kedudukan yang strategis guna\r\nmenopang ketahanan ekonomi masyarakat sebagai wahana penciptaan lapangan kerja. Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, maka sumber daya manusia usaha mikro, kecil dan menengah perlu disertai dengan peningkatan kemampuan yang memadai dalam bidang manajemen, bisnis, permodalan, teknologi dan kemampuan berkompetisi. Untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah maka diperlukan pengaturan tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Berdasarkan pertimbangan tersebut dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. \n Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU Nomor 20 Tahun 1958; UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008; UU Nomor 20 Tahun 2008. \n Peraturan daerah ini mengatur tentang pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Provinsi Maluku dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakyat dengan menetapkan kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, bentuk-bentuk pemberdayaan, pendekatan yang dilakukan guna mempercepat, memperluas, dan mengefisiensikan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, penciptaan iklim dan perlindungan usaha, kemitraan dan jejaring usaha, sampai dengan penetapan sanksi pidananya. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling\r\nlama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundang \n Penjelasan : 11 Hal \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan UMKM dalam rangka membangun perekonomian daerah yang berkeadilan. Latar belakangnya adalah pentingnya UMKM dalam menopang ketahanan ekonomi masyarakat dan menciptakan lapangan kerja.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pemberdayaan UMKM yang melibatkan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, dan masyarakat.
Kriteria UMKM berdasarkan kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan.
Bentuk-bentuk pemberdayaan seperti fasilitasi permodalan, dukungan kemudahan memperoleh bahan baku, pendidikan dan pelatihan, pelibatan dalam pameran perdagangan, pelibatan dalam proses pengadaan barang dan jasa, serta fasilitasi HAKI.
Pendekatan pemberdayaan melalui kelompok, sentra, dan klaster.
Penciptaan iklim usaha yang mendukung UMKM melalui kebijakan di bidang pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang, dan dukungan kelembagaan.
Perlindungan usaha UMKM dari penguasaan pasar, monopoli, diskriminasi, serta pemberian bantuan konsultasi hukum.
Pengembangan usaha UMKM dalam bidang bahan baku, teknologi produksi, desain produk dan kemasan, pemasaran, dan sumber daya manusia.
Pembiayaan dan penjaminan bagi UMKM melalui APBD, penyisihan laba BUMN/D, dan tanggung jawab sosial perusahaan.
Kemitraan dan jejaring usaha antara UMKM dengan usaha besar.

\n","transitional_provisions","sanctions","1. Setiap orang yang menyalahgunakan nama UMKM untuk mendapatkan kemudahan akan dipidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00.\n2. Usaha Besar dan Menengah yang melanggar ketentuan kemitraan dan pihak yang menyalahgunakan nama UMKM sehingga menimbulkan kerugian keuangan daerah/negara akan dipidana sesuai peraturan perundang-undangan di bidang UMKM.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

THE PROVINCIAL GOVERNMENT OF MALUKU
REGIONAL REGULATION OF MALUKU PROVINCE
NUMBER 11 OF 2014
on
EMPOWERMENT OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE GOVERNOR OF MALUKU,

Considering / Whereas :

that micro, small and medium enterprises in The Province of North Sumatera as business actors have an important meaning in the role, and a strategic position to support the economic resilience of the community as a vehicle for creating jobs;
that to improve the welfare of the people, the human resources of micro, small and medium enterprises need to be accompanied by an adequate increase in capabilities in the fields of management, business, capital, technology and the ability to compete;
that to provide direction, foundation and legal certainty to all parties involved in Micro, Small, and Medium Enterprises, it is necessary to regulate the Empowerment of Micro, Small, and Medium Enterprises;
tha

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a08859aa-2126-4254-b935-a6e19087b394","actionData","errors"]