[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a086c0df-513c-4bc3-a56a-9d500c875789","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Depok Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penanggulangan Kemiskinan","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Depok Nomor 2 Tahun 2025","number","2","year","2025","published_date","2025-06-23","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"60ffbcec-c21d-40ca-ac1f-d9640b99ae0a","Kesejahteraan Sosial Masyarakat","tags",[],"location","Pemerintah Kota Depok","place_of_enactment","Depok","theme","Penanggulangan Kemiskinan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Kemiskinan - Penanggulangan
2025
Peraturan Daerah (Perda) NO. 2, BD 2025 (2) : 15 hlm
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Penanggulangan Kemiskinan
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan\r\nmeningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah\r\nsebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan\r\nupaya nyata dalam penanggulangan kemiskinan;\r\nb. bahwa kemiskinan merupakan permasalahan yang\r\nbersifat multidimensi dan multisektor dengan beragam\r\nkarakteristik yang harus segera ditanggulangi secara\r\nterus menerus, terpadu dan bertahap melalui program\r\ndan peningkatan peran antar lembaga dan dunia usaha\r\nserta melibatkan partisipasi masyarakat;\r\nc. bahwa guna pelaksanaan penanggulangan kemiskinan\r\nyang optimal, efektif, efisien, terprogram secara terpadu\r\ndan berkelanjutan, maka diperlukan peraturan bagi\r\npenyelenggara Pemerintah Daerah Kota Depok, dunia\r\nusaha dan seluruh komponen masyarakat;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu\r\nmenetapkan Peraturan Daerah tentang\r\nPenanggulangan Kemiskinan; \n UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 15 Tahun 1999; UU No. 40 Tahum 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir\r\ndengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2009; sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2019; UU No. 13 Tahun 2011; UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 39 Tahun 2012; PP No. 63 Tahun 2013; Peraturan Presiden No. 166 Tahun 2014; Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri. No. 53\r\nTahun 2020; Peraturan Daerah Kota Depok No. 2 Tahun 2023; \n Dalam Perda ini diatur tentang Penanggulangan Kemiskinan. Ruang lingkup penyelenggaraan Penanggulangan Kemiskinan\r\nmeliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan serta evaluasi. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juni 2025. \n 15 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);\n2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);\n3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);\n4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penanggulangan Kemiskinan bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui upaya yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Latar belakangnya adalah bahwa kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang memerlukan penanggulangan yang melibatkan pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup tugas Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan, seperti menyusun rencana dan kebijakan, mengupayakan sinergi program, melaksanakan pengawasan dan evaluasi, menyediakan sarana dan prasarana, serta mengalokasikan dana yang memadai. Kebijakan penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui strategi dan program yang meliputi aspek pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, usaha mikro, pemberdayaan perempuan, ketentraman, sosial ekonomi, ketenagakerjaan, dan pangan. Program penanggulangan kemiskinan terdiri atas bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan program lain yang meningkatkan kegiatan ekonomi.\n\nPeraturan ini juga mengatur pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang bertugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan penanggulangan kemiskinan. Selain itu, diatur pula mengenai bentuk penanggulangan kemiskinan, pengawasan dan evaluasi, pendataan, peran serta masyarakat, dan pembiayaan.","transitional_provisions","1. Semua kebijakan daerah mengenai Penanggulangan Kemiskinan yang telah ada sebelum diundangkan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.\n2. Program dan kegiatan yang sudah ada tetap dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
DEPOK CITY
PARICARA DHARMA

DEPOK CITY REGIONAL GAZETTE

MAYOR OF DEPOK
WEST JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF DEPOK CITY
NUMBER 2 OF 2025
CONCERNING
POVERTY REDUCTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF DEPOK,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to alleviate poverty and improve the welfare of the people in the region as mandated by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, real efforts are needed in poverty reduction;
that poverty is a multidimensional and multi-sectoral problem with diverse characteristics that must be addressed immediately in a continuous, integrated and phased manner through programs and increased roles between institutions and the business world, as well as involving public participation;
that in order to implement optimal, effective, efficient, integrated and sustainable poverty reduction, regulations are needed for the regional government

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a086c0df-513c-4bc3-a56a-9d500c875789","actionData","errors"]