[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a08275f2-bc7d-43de-9832-42e94e47f807","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2011 tentang PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Selayar Nomor 10 Tahun 2011","number","10","year","2011","published_date","2011-10-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar","place_of_enactment","Benteng","theme","PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

WILAYAH PESISIR
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2011/NO.10
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR
ABSTRAK:	\n \n Wilayah pesisir sebagai rahmat Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia memiliki keragaman potensi sumber daya alam yang tinggi sehingga dapat memberikan manfaat secara optimal bagi pengembangan ekonomi, sosial budaya masyarakat, oleh karena itu harus dikelola secara adil dan bijaksana agar dapat dimanfaatkan secara berdaya guna dan berhasil guna bagi generasi sekarang tanpa mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang dan sebesarbesarnya kemakmuran bangsa Indonesia; pengelolaan wilayah pesisir memiliki arti strategis dan potensi ekonomi, sosial budaya dengan keanekaragaman hayati, sumber daya alam yang khas dan jasa lingkungan yang berpotensi ekonomi, namun rentan terhadap perubahan lingkungan sehingga perlu dikendalikan agar tercipta keseimbangan antara pemanfaatan dan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta perlindungan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan; eksploitasi dalam pengelolaan wilayah pesisir cenderung semakin tidak terkendali dan tanpa perencanaan yang terkoordinasi secara efektif dan terpadu, sehingga menimbulkan dampak lingkungan yang merugikan bagi wilayah pesisir; upaya pemanfaatan, pengembangan dan pelestarian sumber daya pesisir yang merupakan bagian dalam pengelolaan wilayah pesisir, perlu dilakukan secara menyeluruh dan terpadu dalam mendorong peningkatan kesadaran dan pemberdayaan masyarakat yang produktif dan berwawasan lingkungan. \n 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan DaerahDaerah Tingkat II di Sulawesi \r\n2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria \r\n3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 \r\n 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya \r\n5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran \r\n6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati \r\n7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia \r\n8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan \r\n9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air \r\n10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.\r\n11. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan \r\n12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah \r\n13. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana \r\n 14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing (\r\n15. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang \r\n16. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil \r\n17. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan \r\n18. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup \r\n19. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan\r\n \n PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2011. \n 28 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2008 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor 10)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pengelolaan wilayah pesisir di Kabupaten Kepulauan Selayar. Latar belakangnya adalah potensi sumber daya alam wilayah pesisir yang tinggi dan perlunya pengelolaan yang adil dan bijaksana untuk keberlanjutan generasi sekarang dan mendatang. Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem pengelolaan sumber daya pesisir yang rasional dan berkelanjutan, pemerataan manfaat ekonomi, perlindungan wilayah pesisir dari dampak negatif, pemeliharaan fungsi ekosistem, dan peningkatan kapasitas masyarakat pesisir.

Ketentuan substansial mencakup:

Penetapan batas wilayah laut kewenangan daerah.
Kewenangan kabupaten dalam pengelolaan wilayah pesisir, termasuk pengaturan dan pengendalian lingkungan hidup, pengamanan dan pelestarian wilayah, penilaian analisis mengenai dampak lingkungan, dan pengawasan pelaksanaan konservasi.
Tahapan perencanaan pengelolaan wilayah pesisir yang terdiri atas rencana strategis, rencana zonasi, rencana pengelolaan, dan rencana aksi.
Pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, termasuk perizinan, konservasi, kepariwisataan, sempadan pantai, kawasan budidaya, reklamasi, dan rehabilitasi.
Sistem perizinan untuk kegiatan pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir.
Jaminan lingkungan bagi pengusahaan di wilayah pesisir.
Mitigasi bencana di wilayah pesisir.
Kemitraan antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, LSM, organisasi profesi, tokoh masyarakat, dan dunia usaha.
Pembentukan lembaga koordinasi pengelola wilayah pesisir.
Kerja sama antar daerah dalam pengelolaan wilayah pesisir.
Larangan-larangan terkait pengelolaan wilayah pesisir.
Penyelesaian sengketa pemanfaatan sumberdaya.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka semua Peraturan yang mengatur wilayah pesisir tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Pelanggaran Pasal 45 dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, pembekuan, pembatalan atau pencabutan izin.\n2. Pelanggaran Pasal 62 dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF KEPULAUAN SELAYAR REGENCY

REGIONAL REGULATION OF KEPULAUAN SELAYAR REGENCY
NUMBER 10 OF 2011
CONCERNING
COASTAL AREA MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF KEPULAUAN SELAYAR,

\n\n \n \n

Considering:

that the coastal area as a grace of God Almighty to the Indonesian nation has a diversity of high natural resources potential so that it can provide optimal benefits for the development of the economy, socio-culture of the community, therefore it must be managed fairly and wisely so that it can be utilized efficiently and effectively for the present generation without sacrificing the needs of future generations and the greatest possible prosperity of the Indonesian nation;
that the management of the coastal area has strategic meaning and economic, socio-cultural potential with biodiversity, distinctive natural resources and environmental services that have economic

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a08275f2-bc7d-43de-9832-42e94e47f807","actionData","errors"]