[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a07f8937-ddd0-450e-b70a-5f222fdd2bc6","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan No. 4 Tahun 2013","number","4","year","2013","published_date","2013-02-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Balangan","place_of_enactment","Paringin","theme","Retribusi Pelayanan Pasar","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2013/NO.4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pelayanan Pasar
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan dan penataan pasar\r\ntradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern sehingga tercipta\r\nketertiban, keamanan, kebersihan dan kenyamanan, maka perlu diatur\r\npengelolaan dan penataannya secara menyeluruh dan terpadu. Berdasarkan\r\nUndang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi\r\nDaerah perlu diatur pelaksanaan retribusi pelayanan pasar, maka perlu\r\nmembentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar. \n Dasar hukum: UU Nomor 2 Tahun 2003; UU Nomor 32 Tahun 2004 jo. UU\r\nNomor 12 Tahun 2008; UU Nomor 20 Tahun 2008; UU Nomor 28\r\nTahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP\r\nNomor 69 Tahun 2010; Perpres Nomor 112 Tahun 2007; Permendagri Nomor\r\n53 Tahun 2011; perda Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2008; Perda\r\nKabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008 jo. Perda Kabupaten Balangan\r\nnomor 18 Tahun 2011. \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang :\r\nRetribusi Pelayanan Pasar, yang memuat hal-hal, yaitu:\r\nI. Ketentuan umum;\r\nII. Nama, objek, subjek dan wajib retribusi;\r\nIII. Golongan retribusi;\r\nIV. Cara mengukut tingkat penggunaan jasa;\r\nV. Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif\r\nretribusi;\r\nVI. struktur dan besarnya tarif retribusi;\r\nVII. Wilayah pemungutan retribusi;\r\nVIII. Masa retribusi dan saat retribusi terutang;\r\nIX. Peninjauan tarif retribusi;\r\nX. Pemungutan retribusi;\r\nXI. pengurangan, keringanan dan Pembebasan retribusi;\r\nXII. Pengembalian kelebihan pembayaran;\r\nXIII. Kedaluwarsa penagihan;\r\nXIV. Penghapusan piutang retribusi;\r\nXV. Pemeriksaan;\r\nXVI. Pemanfaatan retribusi;\r\nXVII. Insentif pemungutan;\r\nXVIII. Ketentuan Penyidikan;\r\nXIX. Ketentuan pidana;\r\nXX. Pembinaan dan pengawasan;\r\nXXI. Ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2013. \n 17 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 49).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Balangan. Latar belakangnya adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan dan penataan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern. Tujuannya adalah menciptakan ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kenyamanan pasar. Retribusi pelayanan pasar termasuk dalam golongan retribusi jasa umum. Objek retribusi adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los, kios, dan sarana/prasarana pasar yang dikelola Pemerintah Daerah, khusus untuk pedagang. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa pelayanan fasilitas pasar dalam wilayah pasar. Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan tipe pasar, penggunaan tempat, sewa penggunaan tanah pasar, jenis barang yang dijual, jenis kendaraan dalam bongkar muat barang, dan pemanfaatan lahan/pelataran pasar. Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan tipe pasar, penggunaan tempat, sewa penggunaan tanah pasar, jenis bangunan yang disewa pertama kali, jenis hewan yang dijual, jenis penjualan, biaya administrasi sewa, jenis kendaraan dalam bongkar muat barang, dan pemanfaatan lahan/pelataran pasar. Masa retribusi adalah jangka waktu subjek retribusi untuk mendapatkan fasilitas dan/atau memperoleh manfaat dari Pemerintah Daerah. Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi. Pemanfaatan dari penerimaan retribusi digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan langsung dengan pelayanan yang bersangkutan, meliputi belanja operasi, biaya pemeliharaan, dan belanja modal yang berkaitan dengan penyediaan pelayanan pasar.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BALANGAN
REGIONAL REGULATION OF BALANGAN REGENCY
NUMBER 4 OF 2013
CONCERNING
LOCAL SERVICE CHARGES FOR MARKET SERVICES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BALANGAN,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to optimize the management and structuring of traditional markets, shopping centers and modern stores so as to create order, security, cleanliness and comfort, it is necessary to regulate their management and structuring in a comprehensive and integrated manner;
that based on Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, it is necessary to regulate the implementation of local service charges for market services;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning Local Service Charges for Market Services;

In View of:

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a07f8937-ddd0-450e-b70a-5f222fdd2bc6","actionData","errors"]