Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 2 Tahun 2019

(-)

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Terhadap Kesehatan.

Tujuan dari pengaturan KTR adalah untuk mewujudkan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat, memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak buruk rokok, menciptakan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat, dan melarang produksi, penjualan, iklan, promosi, dan penggunaan rokok di KTR.

Ruang lingkup pengaturan KTR meliputi penyelenggaraan KTR, hak dan kewajiban, pengendalian, pembinaan, dan pengawasan, satuan tugas penegak KTR, peran serta masyarakat, sanksi administrasi, penyidikan, dan sanksi pidana. KTR meliputi fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum.

Peraturan ini mengatur kewajiban pengelola/pimpinan tempat kerja dan tempat umum untuk menyediakan tempat khusus merokok yang memenuhi persyaratan tertentu. Selain itu, diatur pula mengenai larangan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan mempromosikan produk tembakau di KTR, serta larangan merokok di KTR.

Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan untuk mewujudkan KTR melalui penyebarluasan informasi, koordinasi dengan berbagai pihak, memotivasi partisipasi masyarakat, merumuskan kebijakan terkait, dan bekerja sama dengan badan/lembaga nasional. Pengawasan terhadap KTR dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi ketentraman dan ketertiban.

(-)

1. Pelanggaran terhadap Pasal 14 ayat 1-3, Pasal 16 ayat 2, dan Pasal 17 ayat 2 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis (pertama, kedua disertai pemanggilan, ketiga) hingga pembekuan/pencabutan izin. 2. Pelanggaran terhadap Pasal 17 ayat (1) dapat dipidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00. 3. Pelanggaran terhadap Pasal 17 ayat (1) dapat dipidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00. 4. Pelanggaran terhadap Pasal 18 ayat (1) dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00.