Untuk pengalaman terbaik, bukaVeritaskdi desktop Anda.

Free Trial aktif — Akses penuh AIYU selama 7 hari, tanpa kartu kredit.

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 Tahun 2018

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Juga dikenal sebagai: Permenkop UKM 14/2018 · Permenkop UKM No. 14 Tahun 2018 · Permenkop UKM Nomor 14 Tahun 2018

Status:
Tidak Berlaku
Tanggal Berlaku:31 Desember 2018Tanggal Penetapan:21 Desember 2018
Koperasi & Usaha Mikro KecilKeuangan Negara & Daerah

Informasi

TipePeraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
TemaPetunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
LokasiKementerian Koperasi dan UKM
Tanggal Berlaku31 Desember 2018
Tanggal Penetapan21 Desember 2018
Tempat PenetapanJakarta

Riwayat Peraturan

Mencabut

Dicabut Oleh

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 19/Per/M.KUKM/XII/2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2064).

Peraturan Menteri ini mengatur petunjuk teknis penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik untuk peningkatan kapasitas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (PK2UKM). Tujuan dari DAK Nonfisik PK2UKM adalah untuk membantu mendanai kegiatan peningkatan kapasitas koperasi dan usaha kecil dan menengah yang merupakan urusan daerah.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

  1. Penggunaan DAK Nonfisik PK2UKM untuk membiayai kegiatan Pelatihan dan Pendampingan, termasuk persiapan, akomodasi, konsumsi, uang saku peserta, honorarium tenaga ahli, biaya rekrutmen tenaga pendamping, biaya transportasi, dan biaya penunjang lainnya.
  2. Penanggung jawab kegiatan DAK Nonfisik PK2UKM adalah SKPD/PD/OPD Provinsi atau Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
  3. Penyelenggaraan Pelatihan meliputi kurikulum, materi, jenis pelatihan, peserta, tenaga pengajar, sarana dan prasarana, serta panitia penyelenggara. Jenis pelatihan meliputi perkoperasian, kewirausahaan, keterampilan teknis, manajerial, kompetensi berdasarkan SKKNI, dan teknologi informasi.
  4. Pendampingan dilakukan oleh Tenaga Pendamping yang memenuhi persyaratan tertentu dan bertugas memberikan bimbingan, konsultasi, dan advokasi kepada peserta Pelatihan.
  5. Alokasi anggaran DAK Nonfisik PK2UKM ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  6. Monitoring dan Evaluasi dilakukan secara berkala oleh Deputi dan Kepala SKPD/PD/OPD Provinsi dan UPTD.
  7. Pelaporan realisasi penggunaan DAK Nonfisik PK2UKM disampaikan secara berkala kepada Menteri Keuangan dan Menteri Koperasi dan UKM.

(-)

(-)