[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a0660674-655d-48d9-823b-b46c13591c2a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 4 Tahun 2012","number","4","year","2012","published_date","2012-05-15","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"7368642c-0e83-465c-97b8-edbf667ea34d","Perlindungan Hak Asasi","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta","place_of_enactment","Yogyakarta","theme","Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2012/NO.4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas
ABSTRAK:	\n \n a.\r\nb.\r\nbahwa Penyandang Disabilitas di Daerah Istimewa \r\nYogyakarta adalah warga negara yang memiliki hak, \r\nkewajiban, peran dan kedudukan yang sama \r\nberdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan \r\nRepublik Indonesia Tahun 1945;\r\nbahwa dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara \r\nPenyandang Disabilitas masih mengalami berbagai \r\nbentuk diskriminasi sehingga hak-haknya belum \r\nterpenuhi;\r\nc. bahwa untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan\r\nhak bagi Penyandang Disabilitas diperlukan dasar\r\nhukum sebagai pelaksana Peraturan Perundang\u0002undangan yang lebih tinggi;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu\r\nmenetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan\r\ndan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. \n Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 1945;\r\nUndang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali\r\nterakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955;\r\nUndang-Undang Nomor 4 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah\r\nbeberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakara \r\nNomor 7 Tahun 2007; \n Materi Pokok: mengatur mengenai Ketentuan Umum; Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabillitas; AKsesisbilitas; Partisipasi Masyarakat; Pengarustamaan Penyandang Disabilitas; Pembiayaan; Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas; Ketentuan Pidana; Ketentuan Penutup; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Jumlah Halaman: 31 HLM; Penjelasan: 12 HLM \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas bertujuan untuk menjamin hak-hak penyandang disabilitas yang seringkali mengalami diskriminasi, dengan berlandaskan pada prinsip kesetaraan dan nondiskriminasi sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945.

\n\n

Peraturan ini mengatur berbagai aspek perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, meliputi bidang pendidikan (melalui sistem pendidikan khusus dan inklusif), ketenagakerjaan (dengan pelatihan kerja dan penempatan yang layak), kesehatan (dengan upaya pelayanan kesehatan yang komprehensif), sosial (melalui rehabilitasi, jaminan, pemberdayaan, dan perlindungan sosial), seni budaya dan olahraga, politik, hukum, penanggulangan bencana, tempat tinggal, dan aksesibilitas.

\n\n

Dalam bidang pendidikan, diatur mengenai hak penyandang disabilitas untuk memperoleh pendidikan yang sama, penyelenggaraan pendidikan khusus dan inklusif, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, serta pembentukan Pusat Sumber Pendidikan Inklusif. Di bidang ketenagakerjaan, diatur mengenai pelatihan kerja, penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, penerimaan tenaga kerja dengan kuota minimal, upah yang setara, fasilitas kerja yang aksesibel, dan pengawasan kerja. Di bidang kesehatan, diatur mengenai upaya pelayanan kesehatan yang berkualitas, fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai, kesehatan reproduksi, dan jaminan kesehatan khusus. Di bidang sosial, diatur mengenai rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Peraturan ini juga mengatur mengenai hak penyandang disabilitas dalam bidang seni, budaya, olahraga, politik, hukum, penanggulangan bencana, tempat tinggal, dan aksesibilitas.

","transitional_provisions","sanctions","1. Perusahaan yang tidak memenuhi kuota 1% tenaga kerja penyandang disabilitas diancam pidana 6 bulan dan denda maksimal Rp. 200.000.000.\n2. Penyelenggara pelatihan kerja yang tidak memberikan sertifikat pelatihan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis hingga pencabutan izin.\n3. Penyelenggara pendidikan yang melanggar persyaratan calon peserta didik yang diskriminatif dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan/atau membuat pernyataan permohonan maaf di media massa.\n4. Penyelenggara pendidikan yang tidak memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu siswa dan bersifat afirmatif dapat diberikan sanksi administrasi berupa teguran tertulis.","revokes",[],"revoked_by",[93],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","PERDA No. 5 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/228979/perda-no-5-tahun-2022","f2c67156-6d0f-4e06-8cc8-1f47fa4de3f9","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF THE PROVINCE OF THE SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA

REGIONAL REGULATION OF THE PROVINCE OF THE SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA
NUMBER 4 OF 2012
ON
PROTECTION AND FULFILLMENT OF
THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE GOVERNOR OF THE SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA,

Considering :

that Persons with Disabilities in the Special Region of
Yogyakarta are citizens who shall have rights,
obligations, roles and equal positions
based on the Constitution of the Unitary State of
the Republic of Indonesia of 1945;
that in social and state life,
Persons with Disabilities still experience various
forms of discrimination so that their rights have not been
fulfilled;
that to ensure the protection and fulfillment
of rights for Persons with Disabilities, a legal
basis is needed to implement higher laws and
regulations;
that based on the considerations as
referred to in letters a, b and c, it is necessary
to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a0660674-655d-48d9-823b-b46c13591c2a","actionData","errors"]