[{"_1":2,"_131":-5,"_132":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a05f764d-8270-4247-9b8c-bffd0fc3a681","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_127":128,"_129":130},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_102":103,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":123,"_124":-5,"_125":126},"title","Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti","short_title","Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 20 Tahun 2019","number","20","year","2019","published_date","2019-12-18","effective_date","2019-12-19","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","901bd748-66d3-413e-934b-8272fe13cb3f","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia","short_name","Peraturan LIPI","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"9e2500d5-7479-4df6-9a72-4e515267d48e","Profesi & Sertifikasi Keahlian",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"e7a10380-e482-4ad0-a4f3-b9d2fd0ef772","Riset & Teknologi","tags",[],"location","Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia","place_of_enactment","Jakarta","theme","Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENELITI
2019
Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia NO. 20, BN 2019/NO. 1646; PERATURAN.GO.ID: 100 HLM
Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia TENTANG Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 \r\nPeraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan \r\nReformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2018 tentang \r\nJabatan Fungsional Peneliti, telah ditetapkan Peraturan \r\nLembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 14 Tahun \r\n2018 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional \r\nPeneliti;\r\nb. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan beberapa \r\npengaturan mengenai pelaksanaan, pengusulan, dan \r\npenilaian jabatan fungsional peneliti, perlu penyesuaian \r\ndan penyempurnaan pengaturan mengenai petunjuk \r\nteknis jabatan fungsional penelitic. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana \r\ndimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan \r\nPeraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tentang \r\nPetunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti; \n 1. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang \r\nKedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan \r\nOrganisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah \r\nNondepartemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, \r\nterakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 \r\nTahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas \r\nKeputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang \r\nKedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan \r\nOrganisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah \r\nNonkementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nTahun 2015 Nomor 322);\r\n2. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang \r\nUnit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah \r\nNondepartemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, \r\nterakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 \r\nTahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas \r\nKeputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang \r\nUnit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah \r\nNonkementerian (Lembaran Negara Republik Indonesian \r\nTahun 2013 Nomor 11);\r\n3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan \r\nReformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2018 tentang \r\nJabatan Fungsional Peneliti (Berita Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2018 Nomor 1407);\r\n4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan\r\nReformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2019 tentang \r\nPerubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan \r\nAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 \r\nTahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Peneliti (Berita \r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1160);\r\n5. Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia \r\nNomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja \r\nLembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Berita Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6); \n Mengatur tentang Ketentuan Umum; Rumpun Jabatan, Kedudukan, Kategori, Jenjang Jabatan, Pangkat, Dan Golongan Ruang; Tugas, Jabatan, Unsur, dan Sub Unsur Kegiatan; Pengangkatan dalam jabatan; Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji; Kompetensi, Standar Kompetensi, Dan Hasil Kerja Minimal Jabatan Fungsional Peneliti; Bidang Kepakaran; Angka Kredit; Penilaian Kinerja; Uji Kompetensi; Majelis Asesor dan Tim Asesor Peneliti; Pejabat Yang Mengusulkan Angka Kredit Dan Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit; Pejabat Yang Mengusulkan Uji Kompetensi Dan Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Hasil Uji Kompetensi;Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Jabatan; Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali; Organisasi Profesi; Sistem Informasi; Ketentuan Lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2019. \n Mencabut Peraturan \r\nLembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 14 \r\nTahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional \r\nPeneliti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018\r\nNomor 1407) dan Peraturan Kepala Lembaga Ilmu \r\nPengetahuan Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang \r\nPedoman Pemilihan Bidang Kepakaran Peneliti (Berita \r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 223) \n 103 halaman dengan lampiran \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ini mengatur petunjuk teknis jabatan fungsional peneliti yang meliputi rumpun jabatan, kedudukan, kategori, jenjang jabatan, pangkat, dan golongan ruang. Tugas jabatan peneliti adalah melakukan penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi. Unsur kegiatan yang dinilai angka kreditnya terdiri atas unsur utama (pendidikan, penelitian, pengembangan/pengkajian, pengembangan profesi) dan unsur penunjang. Pengangkatan dalam jabatan fungsional peneliti dapat dilakukan melalui pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, atau promosi. PNS yang diangkat menjadi peneliti wajib dilantik dan diambil sumpah/janji jabatan. Penilaian kinerja jabatan fungsional peneliti bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier. Penilaian kinerja ditetapkan berdasarkan pencapaian angka kredit setiap tahun. Peneliti wajib menjadi anggota organisasi profesi jabatan fungsional peneliti yang mendapatkan pengakuan dari Instansi Pembina. Penilaian Jabatan Fungsional Peneliti menggunakan sistem informasi (e-peneliti).","transitional_provisions","1. Periode awal pemenuhan Hasil Kerja Minimal Peneliti yang diangkat sebelum 31 Desember 2018, diperhitungkan mulai 1 Januari 2019.\n2. Butir kegiatan Hasil Kerja Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diperoleh sebelum 31 Desember 2018 dan belum pernah dinilai dapat diusulkan sebagai Angka Kredit.\n3. Butir kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang belum pernah diklaim sebagai pemenuhan Hasil Kerja Minimal, dapat digunakan sebagai pemenuhan Hasil Kerja Minimal prasyarat jenjang jabatan.\n4. Butir kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diperoleh selama menduduki pangkat 1 (satu) tingkat sebelumnya dan belum pernah diklaim sebagai pemenuhan Hasil Kerja Minimal, dapat diklaim sebagai pemenuhan Hasil Kerja Minimal periode jabatan.\n5. Periode jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan periode pertama pemenuhan Hasil Kerja Minimal periode jabatan.","sanctions","(-)","revokes",[96],{"_97":98,"_99":100,"_36":101},"text","Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1407),","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/173306/peraturan-lipi-no-14-tahun-2018","5db47387-9caa-4a04-a9b0-6245a2634c37","revoked_by",[104],{"_97":105,"_99":106,"_36":107},"Peraturan BRIN No. 3 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksaanan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Riset, dan Inovasi","https://peraturan.bpk.go.id/Details/318264/peraturan-brin-no-3-tahun-2025","158c9740-e733-465a-8c84-1bd3115fc7f1","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA
No. 1646, 2019 LIPI. Functional Position of Researcher. Technical Instructions. Revocation.

REGULATION
OF THE INDONESIAN INSTITUTE OF SCIENCES
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 20 OF 2019
CONCERNING
TECHNICAL GUIDELINES FOR THE FUNCTIONAL POSITION OF RESEARCHER

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

HEAD OF THE INDONESIAN INSTITUTE OF SCIENCES
REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that to implement the provisions of Article 46 of the Regulation of the Minister of State Apparatus Utilization and Bureaucratic Reform Number 34 of 2018 concerning the Functional Position of Researcher, the Regulation of the Indonesian Institute of Sciences Number 14 of 2018 concerning Technical Guidelines for the Functional Position of Researcher has been established;
that in connection with changes to several regulations regarding the implementation, proposal, and assessment of the functional position of researcher, it is

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a05f764d-8270-4247-9b8c-bffd0fc3a681","actionData","errors"]