[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a05dc4d8-78dd-4253-855f-4a6ea02b7579","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":90,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2019","number","4","year","2019","published_date","2019-10-01","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"52ab02bc-b4c7-47db-becc-c90c58185c43","Standar & Pedoman Teknis",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong","place_of_enactment","Curup","theme","Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pajak dan Retribusi Daerah
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2019 Nomor 144
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
ABSTRAK:	\n \n a.\tBahwa untuk meningkatkan potensi-potensi daerah dalam rangka meningkatkan PAD khususnya melalui pemakaian kekayaan milik Pemkab Rejang Lebong, serta dalam rangka penataan, pengawasan dan pengendalian atas pemakaian kekayaan daerah, telah ditetapkan Perda Kab Rejang Lebong No 27 Th 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab Rejang Lebong No 2 Th 2017 tentang Perubahan atas Perda Kab Rejang Lebong No 27 Th 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;\r\nb.\tBahwa sehubungan dengan adanya perubahan dan penambahan objek retribusi pemakaian kekayaan daerah, maka Perda Kab Rejang Lebong No 27 Th 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah telah diubah dengan Perda Kab Rejang Lebong No 2 Th 2017 tentang Perubahan Atas Perda Kab Rejang Lebong No 27 Th 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, perlu dilakukan perubahan; dan\r\nc.\tBahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b , perlu menetapkan Perda tenang Perubahan Kedua Atas Perda Kab Rejang Lebong No 27 Th 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. \n 1.\tPasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Th 1945\r\n2.\tUU No 9 Th 1967\r\n3.\tUU No 28 Th 2009\r\n4.\tUU No 12 Th 2011\r\n5.\tUU No 23 Th 2014\r\n6.\tPP No 20 Th 1968\r\n7.\tPP No 69 Th 2010\r\n8.\tPermendagri No 80 Th 2015\r\n9.\tPerda No 27 Th 2011\r\n10.\tPerda No 9 Th 2016 \n Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2019. \n Perda Kab Rejang Lebong No 27 Th 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah \n 6 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2011 Nomor 65 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2017 Nomor 120).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk meningkatkan potensi daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pemakaian kekayaan milik Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, serta menata, mengawasi, dan mengendalikan pemakaian kekayaan daerah. Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2017.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini adalah perubahan terhadap Pasal 8 yang mengatur struktur dan besaran tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah. Tarif retribusi ditetapkan untuk berbagai jenis pemakaian kekayaan daerah, termasuk penggunaan tanah, balai agung, balai pertemuan, wisma bukit kaba, penyewaan kursi/tenda, Balai Latihan Kesehatan Masyarakat (BLKM) Cawang, Gedung Diklat Serba Guna Danau Mas Harun Bastari, tanah di atas Danau Mas Harun Bastari, Danau Mas Harun Bastari, Gedung Organisasi Wanita (GOW), penyewaan kendaraan/alat-alat berat, Gedung PIC, dan peralatan pemadam kebakaran. Besaran tarif bervariasi tergantung pada jenis fasilitas dan penggunaannya.

Penerimaan tarif retribusi harus disetorkan sepenuhnya ke kas daerah. Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali, dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. Penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF REJANG LEBONG
BENGKULU PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF REJANG LEBONG REGENCY
NUMBER 4 OF 2019
CONCERNING
SECOND AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION OF REJANG LEBONG REGENCY
NUMBER 27 OF 2011 CONCERNING LOCAL ASSET USAGE RETRIBUTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF REJANG LEBONG,

\n\n \n \n

Considering:

that to increase regional potentials in order to increase local own-source revenue, especially through the use of assets belonging to the Rejang Lebong Regency Government, as well as in the context of structuring, supervising, and controlling the use of regional assets, Regional Regulation of Rejang Lebong Regency Number 27 of 2011 concerning Local Asset Usage Retribution has been established as amended by Regional Regulation of Rejang Lebong Regency Number 2 of 2017 concerning Amendment to Regional Regulation of Rejang Lebong Regency Number 27 of 2011 concerning Local Asset Usage

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a05dc4d8-78dd-4253-855f-4a6ea02b7579","actionData","errors"]