[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a0534095-17af-4b39-a3d5-396360a4ad90","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":82,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 5 Tahun 2021","number","5","year","2021","published_date","2021-01-22","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah","place_of_enactment","Palu","theme","RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pengelolaan lingkungan hidup
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2021/NO.132, TLD NO.118
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; target indeks kualitas lingkungan hidup; koordinasi dan kerjasama; partisipasi masyarakat; monitoring dan pelaporan; jangka waktu; dan pembiayaan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Januari 2021. \n 11 halaman; Penjelasan 8 halaman; Lampiran 2 halaman. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) bertujuan untuk:

Mempertahankan dan/atau meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup serta melindungi keberlanjutan fungsi Lingkungan Hidup.
Mengendalikan Pemanfaatan Sumber Daya Alam secara bijaksana, terutama pada kawasan hutan, cagar alam/cagar biosfer, dan taman nasional, serta menjamin pemenuhan kebutuhan masyarakat dan generasi mendatang.
Meningkatkan tata kelola pemerintahan Daerah dan kelembagaan masyarakat dalam pengendalian, pemantauan, dan pendayagunaan Lingkungan Hidup.
Meningkatkan konektivitas dan pemerataan pembangunan melalui peningkatan infrastruktur Daerah.
Mewujudkan perekonomian Daerah yang inklusif dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Mewujudkan pengelolaan Sumber Daya Alam, terutama sumberdaya hayati darat dan laut, dan lingkungan yang berkelanjutan.
Mempertahankan dan/atau meningkatkan ketahanan pangan dan kesiapan dalam menghadapi rencana pemindahan ibukota negara.

Sasaran RPPLH meliputi:

Meningkatnya luas wilayah berfungsi lindung.
Terjaminnya ketersediaan air yang berkualitas.
Membaiknya kualitas tanah, air, udara, dan laut.
Membaiknya kondisi Ekosistem terumbu karang, padang lamun dan mangrove.
Minimnya resiko bencana alam dan Lingkungan Hidup negatif.
Terjaminnya dukungan Lingkungan Hidup bagi produksi pangan berkelanjutan.
Menguatnya dukungan kelembagaan dan tata kelola.
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan.

RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam RPJPD dan RPJMD. RPPLH disusun menggunakan pendekatan Jasa Lingkungan Hidup yang terdiri atas berbagai jenis jasa lingkungan seperti penyediaan pangan, air bersih, pengaturan kualitas udara, mitigasi bencana, dan pendukung keanekaragaman hayati. Penyusunan RPPLH didasarkan pada hasil Inventarisasi Lingkungan Hidup dan Ekoregion Daerah. RPPLH memuat arahan mengenai rencana pemanfaatan dan/atau Pencadangan Sumber Daya Alam, rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi Lingkungan Hidup, rencana pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian Sumber Daya Alam, dan rencana adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

Ukuran keberhasilan RPPLH adalah Kualitas Lingkungan Hidup yang dicapai selama 30 tahun, diukur menggunakan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Gubernur berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan RPPLH dan dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain. Masyarakat memiliki hak dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan RPPLH. Gubernur melakukan monitoring pelaksanaan RPPLH melalui capaian Target IKLH dan melaporkannya kepada Menteri yang membidangi Lingkungan Hidup.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah ada, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.\n2. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Rencana Pembangunan Daerah yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, harus menyesuaikan secara bertahap paling lama 4 (empat) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY

GOVERNOR OF CENTRAL SULAWESI

REGIONAL REGULATION OF CENTRAL SULAWESI PROVINCE

NUMBER 5 OF 2021

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a0534095-17af-4b39-a3d5-396360a4ad90","actionData","errors"]