[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a04e364a-64eb-4990-9680-8d5ce4972ea2","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Seleksi Calon Hakim Agung","short_title","Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2013","number","2","year","2013","published_date","2013-01-30","effective_date","2013-02-26","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","65f98345-cb30-49d1-a275-43deda51c9e5","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Komisi Yudisial","short_name","Peraturan KY","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"0a3cfb9e-6846-4d36-871c-dcb4bee3509a","Profesi & Sertifikasi Keahlian","tags",[],"location","Komisi Yudisial","place_of_enactment","Jakarta","theme","Perubahan Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Seleksi Calon Hakim Agung","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perubahan peraturan - calon hakim agung - komisi yudisial
2013
Peraturan Komisi Yudisial NO. 2, BN 2013 (329): 5 hlm.; peraturan.go.id
Peraturan Komisi Yudisial TENTANG Perubahan Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Seleksi Calon Hakim Agung
ABSTRAK:	\n \n Beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Tata Cara Seleksi Calon Hakim Agung tidak sesuai lagi dalam penyelenggaraan seleksi calon hakim agung. \n Dasar hukum peraturan ini adalah UUD RI Tahun 1945 Pasal 24A dan 24B; UU Nomor 14 tahun 1985; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 22 Tahun 2004; Perpres Nomor 68 Tahun 2011; Kepres Nomor 130/P Tahun 2010; dan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 7 Tahun 2011. \n Ketentuan dalam Peraturan Komisi Yudisial Nomor 7 Tahun 2011 tentang Tata Cara Seleksi Calon Hakim Agung diubah. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Komisi Yudisial ini mulai berlaku pada tanggal 26 Februari 2013. \n Lampiran file: 5 hlm. (batang tubuh hlm 1 sd 5) \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Komisi Yudisial Nomor 7 Tahun 2011 tentang Tata Cara Seleksi Hakim Agung.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Komisi Yudisial ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Yudisial Nomor 7 Tahun 2011 tentang Tata Cara Seleksi Calon Hakim Agung. Perubahan tersebut meliputi persyaratan calon Hakim Agung yang dapat berasal dari hakim karier atau nonkarier, dengan persyaratan yang berbeda untuk masing-masing kategori. Hakim karier harus berpengalaman paling sedikit 20 tahun menjadi hakim, termasuk 3 tahun menjadi hakim tinggi, dan tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara. Calon nonkarier harus berpengalaman dalam profesi hukum atau akademisi hukum selama 20 tahun, memiliki ijazah doktor dan magister hukum, dan tidak pernah dipidana penjara 5 tahun atau lebih.

\n\n

Selain itu, peraturan ini mengatur persyaratan administrasi yang harus dilampirkan saat pendaftaran, seperti daftar riwayat hidup, copy KTP, pas foto, copy ijazah, surat keterangan pengalaman, surat keterangan sehat, daftar harta kekayaan, copy NPWP, dan surat keterangan tidak pernah dipidana (bagi nonkarier) atau dijatuhi pemberhentian sementara (bagi hakim karier). Calon juga harus membuat surat pernyataan tidak akan merangkap jabatan dan bersedia mengikuti proses seleksi.

\n\n

Peraturan ini juga mengubah ketentuan mengenai penetapan kelulusan seleksi uji kelayakan calon Hakim Agung yang dilaksanakan secara bertahap.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA

No.329, 2013

JUDICIAL COMMISSION. Selection. Supreme Court Justice. Procedures. Amendment
REGULATION OF THE JUDICIAL COMMISSION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 2 OF 2013
CONCERNING
AMENDMENT TO THE REGULATION OF THE JUDICIAL COMMISSION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 7 OF 2011 CONCERNING PROCEDURES FOR SELECTION OF
CANDIDATE SUPREME COURT JUSTICES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE JUDICIAL COMMISSION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that several provisions in the Regulation of the Judicial Commission of the Republic of Indonesia Number 7 of 2011 concerning Procedures for Selection of Candidate Supreme Court Justices are no longer appropriate in the implementation of the selection of candidate supreme court justices;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to establish a Regulation of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a04e364a-64eb-4990-9680-8d5ce4972ea2","actionData","errors"]