[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a04933c0-8d86-4d9e-b0e6-fa543f2a8350","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":-5,"_90":91,"_92":88,"_93":88,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Menteri Sosial Nomor 64 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Unit Eselon I di Lingkungan Kementerian Sosial","short_title","Peraturan Menteri Sosial Nomor 64 Tahun 2011","number","64","year","2011","published_date","2011-05-20","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5cc66a70-7396-4f6b-a2a0-c4ad93e79d1f","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Menteri Sosial","short_name","Permensos","subjects",[67,70,73],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"9b740be1-c6ec-4a7c-a83f-061d3071eaf8","Pengendalian Internal Pemerintah",{"_6":74,"_54":75,"_56":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Kementerian Sosial","place_of_enactment","Jakarta","theme","Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Unit Eselon I di Lingkungan Kementerian Sosial","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2011
Peraturan Menteri Sosial NO. 64, BN.2011/NO.315, jdih.kemsos.go.id : 3 hlm.
Peraturan Menteri Sosial TENTANG Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Unit Eselon I di Lingkungan Kementerian Sosial
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Sosial ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2011. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Sosial ini mengatur tentang petunjuk pelaksanaan evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) unit Eselon I di lingkungan Kementerian Sosial. LAKIP merupakan wujud pertanggungjawaban atas tugas dan kewajiban pemerintah, yang disusun setiap akhir tahun anggaran dan dievaluasi oleh instansi berwenang. Evaluasi LAKIP bertujuan untuk menilai penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pelaksanaan program dan kegiatan, serta meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi. Ruang lingkup evaluasi mencakup penilaian terhadap perencanaan strategis, sistem pengukuran kinerja, penyajian informasi kinerja, serta evaluasi terhadap program dan kegiatan kinerja. Fokus evaluasi meliputi proses penerapan Sistem AKIP, keluaran, hasil dan manfaat keluaran, serta dampak. Metodologi evaluasi bersifat pragmatis, praktis, dan mempertimbangkan kendala yang ada.

Evaluasi LAKIP mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Perencanaan evaluasi meliputi pembuatan kerangka acuan, penentuan strategi evaluasi, pengorganisasian personel, identifikasi pihak berkepentingan, identifikasi rumusan yang akan dievaluasi, serta penyusunan anggaran dan waktu pelaksanaan. Pelaksanaan evaluasi meliputi pengumpulan, analisis, dan interpretasi data, penyusunan draft Laporan Hasil Evaluasi (LHE), pembahasan dan review draft, finalisasi LHE, serta penyebaran dan pengomunikasian LHE. Pengendalian evaluasi bertujuan menjaga agar evaluasi berjalan sesuai rencana, dengan mekanisme pertemuan berkala dan pertemuan dengan pihak terkait.

Teknik evaluasi mencakup analisis logika program dan kriteria referensi test. Analisis logika program meneliti hubungan sebab akibat antar komponen program, sementara kriteria referensi test menggunakan kriteria yang jelas dan spesifik untuk menilai komponen sistem AKIP. Evaluasi LAKIP dapat dilakukan terhadap penyajian dan pengungkapan informasi, sistem AKIP, serta kinerja instansi. Survei pendahuluan dilakukan untuk memahami gambaran umum kegiatan instansi yang dievaluasi. Evaluasi Sistem AKIP meneliti rencana strategis, sistem pengukuran kinerja, dan penyajian informasi dalam LAKIP. Evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi dilakukan melalui evaluasi kegiatan, program, dan kebijakan.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER OF SOCIAL AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
REGULATION OF THE MINISTER OF SOCIAL AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER: 64 OF 2011
CONCERNING
GUIDELINES FOR THE IMPLEMENTATION OF PERFORMANCE ACCOUNTABILITY REPORT EVALUATION
OF GOVERNMENT AGENCIES (LAKIP) ECHELON I UNITS WITHIN THE
MINISTRY OF SOCIAL AFFAIRS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF SOCIAL AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that in order to further improve the implementation of a more efficient, effective, clean and free from practices of collusion, corruption and nepotism government towards the achievement of good governance in the Ministry of Social Affairs, it is necessary to have performance accountability reporting of government agencies Echelon I units within the Ministry of Social Affairs as a form of accountability for all government duties and obligations;
that based on the considerations as referred to in letter

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a04933c0-8d86-4d9e-b0e6-fa543f2a8350","actionData","errors"]