[{"_1":2,"_133":-5,"_134":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a03b82c1-f286-4c4f-897c-cacade0149cc","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_129":130,"_131":132},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_104":105,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":123,"_124":125,"_126":-5,"_127":128},"title","Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia","short_title","Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 10 Tahun 2016","number","10","year","2016","published_date","2016-11-15","effective_date","2016-11-17","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e020ed16-e287-4594-a714-f38ff787f118","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia","short_name","Peraturan BP2MI","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah","tags",[],"location","Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia","place_of_enactment","Jakarta","theme","Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2016
Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia NO. 10, BN.2016/NO.1754/https://jdih.bp2mi.go.id/ : 15 hlm
Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia TENTANG Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 17 November 2016. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor PER. 03/KA/1/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;\n2. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor PER.20/KA/VIII/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;\n3. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor PER.04/KA/II/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor PER.20/KA/VIII/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;\n4. Peraturan Kepala BNP2TKI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor PER.20/KA/VIII/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia; dan segala Peraturan Kepala BNP2TKI yang mengatur tentang UPT (BP3TKI/LP3TKI, P4TKI, dan P2KTKI).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ini mengatur tentang organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Latar belakangnya adalah untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dalam pelayanan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia agar berjalan lancar, berdaya guna, dan berhasil guna.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. Kedudukan, tugas, fungsi, dan klasifikasi UPT Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, yang terdiri dari Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) dan Loka Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (LP3TKI).\n2. Susunan organisasi BP3TKI yang terdiri dari Subbagian Tata Usaha, Seksi Kelembagaan dan Pemasyarakatan Program, Seksi Penyiapan Penempatan, Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan, dan Kelompok Jabatan Fungsional.\n3. Susunan organisasi LP3TKI yang terdiri dari Urusan Tata Usaha, Petugas Kelembagaan dan Pemasyarakatan Program, Petugas Penyiapan Penempatan, Petugas Perlindungan dan Pemberdayaan, dan Kelompok Jabatan Fungsional.\n4. Pembentukan Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (P4TKI) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi BP3TKI/LP3TKI.\n5. Pembentukan Pos Pelayanan Kepulangan Tenaga Kerja Indonesia (P2KTKI) di Bandara Internasional Debarkasi TKI untuk memberikan kelancaran pelayanan kepulangan TKI.\n\nPeraturan ini juga mengatur tentang tata kerja UPT, eselonisasi jabatan, pengangkatan dan pemberhentian pejabat, serta lokasi dan wilayah kerja UPT.","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Kepala ini mulai berlaku, BP3TKI, LP3TKI, P4TKI, dan P2KTKI tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diatur kembali berdasarkan Peraturan Kepala ini.\n2. Dengan berlakunya Peraturan Kepala ini, struktur organisasi BP3TKI, LP3TKI, P4TKI, dan P2KTKI yang ada wajib menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kepala ini.","sanctions","(-)","revokes",[93,98,100,102],{"_94":95,"_96":97},"text","Peraturan Kepala Sadan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor PER. 03/KA/I/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Sadan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia","link","",{"_94":99,"_96":97},"Peraturan Kepala Sadan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor PER.20/KA/VIII/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia",{"_94":101,"_96":97},"Peraturan Kepala Sadan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor PER.04/KA/II/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Sadan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor PER.20/KA/VIII/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia",{"_94":103,"_96":97},"Peraturan Kepala BNP2TKI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Sadan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor PER.20/KA/VIIl/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia","revoked_by",[106],{"_94":107,"_96":108,"_36":109},"Peraturan BP2MI No. 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia","https://peraturan.bpk.go.id/Details/230607/peraturan-bp2mi-no-6-tahun-2022","f52a8acb-996f-499c-a2fb-57bec24e929a","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

HEAD OF
NATIONAL AGENCY FOR PLACEMENT AND
PROTECTION OF INDONESIAN WORKERS

REGULATION OF THE HEAD OF NATIONAL AGENCY FOR PLACEMENT AND
PROTECTION OF INDONESIAN WORKERS
NUMBER 10 OF 2016
ON
ORGANIZATION AND WORK PROCEDURES OF TECHNICAL IMPLEMENTATION UNIT
FOR PLACEMENT AND PROTECTION OF
INDONESIAN WORKERS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

HEAD OF THE NATIONAL AGENCY FOR PLACEMENT AND PROTECTION
OF INDONESIAN WORKERS,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a03b82c1-f286-4c4f-897c-cacade0149cc","actionData","errors"]