[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a0232ca0-ca27-4fe9-a72b-f9a079f1a939","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng Nomor 4 Tahun 2010 tentang I R I G A S I","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantaeng No. 4 Tahun 2010","number","4","year","2010","published_date","2010-02-23","effective_date","2010-02-25","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"6877f1f6-2942-47dd-b925-a9cc3eacf157","Ketahanan Pangan & Pertanian","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bantaeng","place_of_enactment","Bantaeng","theme","I R I G A S I","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

IRIGASI
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2010/NO.4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG I R I G A S I
ABSTRAK:	\n \n Sumber daya air memiliki peran yang sangat vital bagi kehidupan manusia terutama pada sektor pertanian, oleh sebab itu irigasi sebagai salah satu sarana pendistribusian air sangat menentukan keberhasilan pembangunan; bahwa pengelolaan irigasi sebagai bagian dari pemanfaatan potensi sumber daya air merupakan sektor dari pembangunan pengairan yang sangat penting dalam menunjang produksi pertanian dan ketahanan pangan daerah.\r\n \n 1.\tUndang–Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi;\r\n2.\tUndang–Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;\r\n3.\tUndang–Undang Nomor 8 Tahun 1982 tentang Hukum Acara Pidana;\r\n4.\tUndang–Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Budidaya Tanaman;\r\n5.\tUndang–Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;\r\n6.\tUndang–Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;\r\n\r\n\r\n7.\tUndang–Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;\r\n8.\tUndang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;\r\n9.\tUndang–Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;\r\n10.\tUndang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;\r\n11.\tUndang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;\r\n12.\tUndang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;\r\n14.\tPeraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1982 tentang Tata Cara Pengaturan Air;\r\n15.\tPeraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;\r\n16.\tPeraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air ;\r\n17.\tPeraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;\r\n18.\tPeraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;\r\n19.\tPeraturan Pemerintah Nomor. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah/Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;\r\n20.\tPeraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;\r\n21.\tPeraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;\r\n22.\tPeraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;\r\n23.\tKeputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1991 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;\r\n24.\tPeraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif;\r\n25.\tPeraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 31/PRT/M/2007 tentang Pedoman Mengenai Komisi Irigasi;\r\n26.\tPeraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 32/PRT/M/2007 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;\r\n27.\tPeraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 33/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A;\r\n28.\tPeraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Irigasi;\r\n \n I R I G A S I \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Februari 2010. \n 51 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain. (-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 4 Tahun 2010 tentang Irigasi bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan jaringan irigasi yang efisien, efektif, terarah, dan berkelanjutan, dengan berwawasan lingkungan, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan, keserasian, keadilan, kemandirian, transparansi, dan akuntabilitas. Tujuannya adalah mendukung dan meningkatkan produksi pertanian untuk ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur prinsip-prinsip pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, yang meliputi partisipasi petani, pendayagunaan air permukaan, dan sistem manajemen yang terpadu. Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder, sementara masyarakat petani bertanggung jawab atas jaringan irigasi tersier. Kelembagaan pengelolaan irigasi melibatkan instansi pemerintah, P3A/GP3A, dan Komisi Irigasi. Hak dan kewajiban P3A/GP3A mencakup pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier, serta menjaga efektivitas dan ketertiban pelaksanaannya.

Peraturan ini juga mengatur hak guna air untuk irigasi, penyediaan air irigasi berdasarkan rencana tata tanam, pengaturan air irigasi, drainase, dan penggunaan air untuk irigasi langsung dari sumber air. Selain itu, diatur pula mengenai pengelolaan aset irigasi yang mencakup inventarisasi, perencanaan, pelaksanaan pengelolaan, evaluasi, dan pemutakhiran aset irigasi.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Setiap orang atau badan usaha atau badan sosial yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, pencabutan izin, dan/atau ganti rugi.\n3. Pelanggaran terhadap peraturan ini juga dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF BANTAENG REGENCY
YEAR 2010 NUMBER 4

GOVERNMENT OF BANTAENG REGENCY
REGIONAL REGULATION OF BANTAENG REGENCY
NUMBER 4 OF 2010

ABOUT

IRRIGATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BANTAENG

Considering:

that water resources have a vital role for human life, especially in the agriculture, therefore irrigation as one of the means of water distribution is crucial to the success of development;
that irrigation management as part of utilizing the potential of water resources is a sector of water resources development that is very important in supporting agricultural cultivation output and regional food security;
that to fulfill the purposes of letters a and b above in order to create a society that is empowered and independent in managing irrigation, it is necessary to establish a Regional Regulation of Bantaeng Regency concerning Irrigation.

In view of:

Law Number 29 of 1959 concerning the Establishment of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a0232ca0-ca27-4fe9-a72b-f9a079f1a939","actionData","errors"]