[{"_1":2,"_115":-5,"_116":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a01cc21a-8832-4060-b525-00494a2d4a15","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_111":112,"_113":114},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":82,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":-5,"_109":110},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Biaya Transportasi Ibadah Haji Kabupaten Tapin","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapin No. 12 Tahun 2016","number","12","year","2016","published_date","2016-10-03","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"494821e7-dcec-40a4-8554-58ceda8fc587","Keagamaan & Penyelenggaraan Ibadah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tapin","place_of_enactment","Rantau","theme","Penyelenggaraan dan Biaya Transportasi Ibadah Haji Kabupaten Tapin","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

keagamaan - transportasi
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2016/NO.12
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan dan Biaya Transportasi Ibadah Haji Kabupaten Tapin
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan\r\nsebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2)\r\nUndang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang\r\nPenyelenggaraan Ibadah Haji, sebagaimana telah\r\ndiubah dengan Undang-Undang Nomor 34\r\nTahun 2009 tentang Penetapan Peraturan\r\nPemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2\r\nTahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-\r\nUndang Nomor 13 Tahun 2008 tentang\r\nPenyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-\r\nUndang, perlu mengatur Penyelenggaraan dan\r\nBiaya Transpotasi Ibadah Haji Kabupaten Tapin. \n Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015. \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyelenggaraan dan Biaya Transportasi Ibadah Haji Kabupaten Tapin. Bupati selaku Koordinator PPIHD, berkoordinasi dengan Pimpinan Instansi Vertikal/Instansi terkait dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji di Daerah. Dalam hal kelancaran pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji\r\ndi Daerah, Bupati selaku koordinator membentuk PPIHD yang\r\ndiketuai oleh Kepala Kantor Kementerian Agama, yang ditetapkan\r\ndengan Keputusan Bupati. Petugas Haji Daerah disiapkan oleh Tim Seleksi Calon Petugas\r\nHaji Daerah. Biaya Petugas Haji Daerah, biaya operasional PPIHD,\r\ntransportasi, akomodasi, konsumsi, biaya operasional\r\npemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji dikelola oleh\r\nSKPD terkait. PPIHD menyediakan akomodasi dan konsumsi saat\r\nkeberangkatan dan kepulangan Jemaah Haji tanpa memungut\r\nbiaya tambahan dari Jemaah Haji. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2016. \n Tim Seleksi Calon Petugas Haji Daerah melakukan seleksi calon\r\nPetugas Haji Daerah yang hasilnya ditetapkan dalam Keputusan\r\nBupati. \n 10 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan dan biaya transportasi ibadah haji di Kabupaten Tapin. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mengatur penyelenggaraan dan biaya transportasi ibadah haji di Kabupaten Tapin agar berjalan aman, nyaman, tertib, dan lancar.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Pembentukan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah (PPIHD) yang diketuai oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapin.
Penyiapan Petugas Haji Daerah yang terdiri dari Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) dan Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD).
Pengelolaan biaya transportasi Jemaah Haji yang meliputi biaya Petugas Haji Daerah, biaya operasional PPIHD, transportasi, akomodasi, konsumsi, dan biaya operasional pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji. Biaya-biaya ini dibebankan pada APBD.
Koordinasi antara PPIHD dengan SKPD/Instansi/Lembaga dan Organisasi kemasyarakatan terkait.
Penyediaan akomodasi dan konsumsi bagi Jemaah Haji tanpa memungut biaya tambahan.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF ΤΑΡΙΝ
PROVINCE OF SOUTH KALIMANTAN

REGIONAL REGULATION OF ΤΑΡΙΝ REGENCY
NUMBER 12 OF 2016
ABOUT
ORGANIZATION AND COSTS OF HAJJ PILGRIMAGE TRANSPORTATION
OF ΤΑΡΙΝ REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF TAΡΙΝ,

Considering:

that to implement the provisions as intended in Article 35 paragraph (2) of Law Number 13 of 2008 concerning the Implementation of Hajj Pilgrimage, as amended by Law Number 34 of 2009 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2009 concerning Amendments to Law Number 13 of 2008 concerning the Implementation of Hajj Pilgrimage into Law, it is necessary to regulate the Organization and Costs of Hajj Pilgrimage Transportation of Tapin Regency;
that based on the considerations as intended in letter a, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Organization and Costs of Hajj Pilgrimage Transportation of Tapin Regency;

In view of:

Articl

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a01cc21a-8832-4060-b525-00494a2d4a15","actionData","errors"]