Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapin No. 12 Tahun 2016

(-)

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan dan biaya transportasi ibadah haji di Kabupaten Tapin. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mengatur penyelenggaraan dan biaya transportasi ibadah haji di Kabupaten Tapin agar berjalan aman, nyaman, tertib, dan lancar.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

1. Pembentukan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah (PPIHD) yang diketuai oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapin.
2. Penyiapan Petugas Haji Daerah yang terdiri dari Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) dan Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD).
3. Pengelolaan biaya transportasi Jemaah Haji yang meliputi biaya Petugas Haji Daerah, biaya operasional PPIHD, transportasi, akomodasi, konsumsi, dan biaya operasional pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji. Biaya-biaya ini dibebankan pada APBD.
4. Koordinasi antara PPIHD dengan SKPD/Instansi/Lembaga dan Organisasi kemasyarakatan terkait.
5. Penyediaan akomodasi dan konsumsi bagi Jemaah Haji tanpa memungut biaya tambahan.

(-)

(-)