[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a01c3ef8-9bba-432f-b711-8115a17707f4","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 99 Tahun 2017 tentang Penggunaan Lajur Khusus Angkutan Umum Untuk Mobil Bus Pada Jalan Tol Di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Dan Bekasi","short_title","Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 99 Tahun 2017","number","99","year","2017","published_date","2017-10-02","effective_date","2017-10-04","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5e75b48c-9b41-41d0-9e99-54e358ec6d19","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Perhubungan","short_name","Permenhub","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"d67c4605-d5de-4825-91ac-8b25d478786c","Transportasi Darat, Laut & Udara","tags",[],"location","Kementerian Perhubungan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penggunaan Lajur Khusus Angkutan Umum Untuk Mobil Bus Pada Jalan Tol Di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Dan Bekasi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2017
Peraturan Menteri Perhubungan NO. 99, BN. 1386/2017;jdih.kemenhub.go.id; 7 HAL
Peraturan Menteri Perhubungan TENTANG Penggunaan Lajur Khusus Angkutan Umum Untuk Mobil Bus Pada Jalan Tol Di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Dan Bekasi
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 04 Oktober 2017. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini mengatur tentang penggunaan lajur khusus angkutan umum untuk mobil bus pada jalan tol di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Latar belakang dari peraturan ini adalah untuk mendukung kelancaran, keamanan, keselamatan, dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan pada ruas jalan tol di wilayah tersebut.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Penyediaan lajur khusus angkutan umum pada ruas jalan tol di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
Lajur khusus ini diperuntukkan bagi angkutan umum yang menggunakan Mobil Bus dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) berwarna dasar kuning.
Penetapan lokasi, waktu, dan pemberlakuan lajur khusus angkutan umum ditetapkan oleh Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek.
Badan Usaha jalan tol bertanggung jawab untuk menyediakan dan memasang rambu dan marka jalan yang diperlukan.
Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas pada lajur khusus dalam kondisi situasional dan insidental.
Badan Usaha jalan tol wajib melaksanakan sosialisasi peraturan ini kepada pengguna jalan tol.

Biaya pelaksanaan peraturan ini dibebankan pada anggaran masing-masing instansi sesuai tugas dan fungsi.

","transitional_provisions","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF TRANSPORTATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER PM 99 OF 2017
ABOUT
THE USE OF PUBLIC TRANSPORTATION EXCLUSIVE LANE FOR
BUSES ON TOLL ROADS IN THE AREA OF
JAKARTA, BOGOR, DEPОК, TANGERANG, AND BEKASI

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF TRANSPORTATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that in accordance with the provisions of Article 21 letter a of Government Regulation Number 32 of 2011 concerning Traffic Management and Engineering, Impact Analysis, and Needs Management, the traffic policy plan that applies to each road segment and/or intersection on the national road is determined by the Minister of Transportation;
that in order to support the smoothness, security, safety and orderliness of road traffic and transport on toll road sections in the Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang and Bekasi areas, traffic management and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a01c3ef8-9bba-432f-b711-8115a17707f4","actionData","errors"]