[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a0061ea9-ca65-463d-ad24-03955c400e9e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Grobogan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Grobogan\r\nNomor 3 Tahun 1999 Tentang Retribusi\r\nPemakaian Kekayaan Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Grobogan Nomor 13 Tahun 2008","number","13","year","2008","published_date","2008-10-11","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Grobogan","place_of_enactment","Purwodadi","theme","Perubahan Ketiga Atas\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Grobogan\r\nNomor 3 Tahun 1999 Tentang Retribusi\r\nPemakaian Kekayaan Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

retribusi-pemakaian-kekayaan-daerah
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2008/No.4 Seri C
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan Ketiga Atas\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Grobogan\r\nNomor 3 Tahun 1999 Tentang Retribusi\r\nPemakaian Kekayaan Daerah\r\n
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dengan bertambahnya obyek\r\nretribusi kekayaan daerah yang dikuasai\r\noleh Pemerintah Kabupaten Grobogan,\r\nmaka diperlukan dasar hukum dalam\r\npenarikan retribusi atas pemakaian\r\nkekayaan daerah tersebut;\r\nb. bahwa berdasarkan pertimbangan\r\nsebagaimana dimaksud huruf a, perlu\r\nmembentuk Peraturan Daerah Kabupaten\r\nGrobogan tentang Perubahan Ketiga Atas\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Grobogan\r\nNomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi\r\nPemakaian Kekayaan Daerah. \n Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana\r\ntelah diubah dengan Undang-Undang\r\nNomor 34 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; sebagaimana telah beberapa kali diubah,\r\nterakhir dengan Undang-Undang Nomor\r\n12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun\r\n1983; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun\r\n2001; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun\r\n2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun\r\n2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah\r\nTingkat II Grobogan Nomor 10 Tahun\r\n1987; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan\r\nNomor 3 Tahun 1999 sebagaimana telah\r\ndiubah beberapa kali terakhir dengan\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Grobogan\r\nNomor 9 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan\r\nNomor 4 Tahun 2007. \n Peraturan ini mengubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah\r\nKabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 1999 yang telah beberapa kali diubah dengan\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Grobogan :\r\na. Nomor 14 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3\r\nTahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan\r\nDaerah;\r\nb. Nomor 9 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3\r\nTahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan\r\nDaerah \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2008. \n Mengubah Peraturan Daerah\r\nKabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 1999 yang telah beberapa kali diubah dengan\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Grobogan :\r\na. Nomor 14 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3\r\nTahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan\r\nDaerah;\r\nb. Nomor 9 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3\r\nTahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan\r\nDaerah \n 30 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 1999 Nomor 13 Seri B) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.\na. Nomor 14 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2002 Nomor 2 Seri C);\nb. Nomor 9 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2005 Nomor 5 Seri C);","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan ini mengatur tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Latar belakang perubahan ini adalah bertambahnya obyek retribusi kekayaan daerah yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan, sehingga diperlukan dasar hukum untuk penarikan retribusi atas pemakaian kekayaan daerah tersebut. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menyesuaikan tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah seiring dengan meningkatnya harga BBM dan biaya operasional.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi perubahan pada Pasal 4 dan Pasal 12 dari Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1999. Pasal 4 mengatur tentang obyek retribusi, yang meliputi pemakaian peralatan, tanah, dan/atau bangunan milik Pemerintah Daerah. Obyek retribusi ini mencakup berbagai jenis tanah (tanah kosong, tanah di bahu jalan, tanah untuk tiang pemancar, tanah Alun-alun Purwodadi), gedung (Gedung Wisuda Budaya, Gedung rumah dinas, Gedung Olah Raga Simpang Lima, dll), serta berbagai jenis peralatan (walls/mesin gilas, truk curah, lobert, dll).

Pasal 12 mengatur tentang tarif retribusi untuk masing-masing jenis obyek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1). Tarif retribusi bervariasi tergantung pada jenis obyek, lokasi, dan tujuan pemakaian. Misalnya, tarif untuk tanah kosong di Kota Kabupaten berbeda dengan tarif untuk tanah kosong di Desa. Demikian pula, tarif untuk Gedung Wisuda Budaya berbeda tergantung pada apakah digunakan untuk usaha mencari keuntungan, resepsi perkawinan, pertunjukan, atau kegiatan sosial.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n\n

Article 12

The local fee rates for each type of local fee object as referred to in Article 4 paragraph (1) of this Regional Regulation are stipulated as follows:\n
1. Land:\n
  1. Land:\n
    1. Outside of irrigated land:\n
      1. In the Regency City: IDR 6,000.00 (six thousand rupiah)/M²/month
      2. In the Sub-district City: IDR 4,000.00 (four thousand rupiah)/M²/month;
      3. In the Village: IDR 2,000.00 (two thousand rupiah)/M²/month;
      \n
    2. Inside irrigated land:\n
      1. Dry farming land: IDR 100.00 (one hundred rupiah)/M²/year;
      2. Rainfed rice fields: IDR 200.00 (two hundred rupiah)/M²/year;
      3. Irrigated rice fields: IDR 300.00 (three hundred rupiah)/M²/year;
      4. Irrigated land for semi-permanent buildings/houses and their yards: IDR 500.00 (five hundred rupiah)/M²/year;
      5. Irrigated land for temporary buildings/houses and their yards: IDR 300.00 (three hundred rupiah)/M²/year;
      6. Land for trade/service business premises: IDR 1,500.00 (one

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a0061ea9-ca65-463d-ad24-03955c400e9e","actionData","errors"]