Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 6 Tahun 1992

Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kelurahan dengan menyediakan sumber dana yang pasti dan memadai. Sumber dana ini berasal dari penyisihan sebagian hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang diterima oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.

Pemerintah Daerah menyisihkan 10% dari hasil penerimaan PBB untuk Pemerintah Kelurahan, sesuai dengan ketentuan Surat Keputusan Bersama (SKB) sektor perkotaan dan pedesaan. Dana penyisihan ini dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang sebagai pengeluaran rutin.

Alokasi dana penyisihan ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah dengan mempertimbangkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan kepada masyarakat, serta pemerataan untuk membantu kelurahan berpenghasilan kurang. Pembagian alokasi didasarkan pada klasifikasi dan kriteria seperti penerimaan sah Pemerintah Kelurahan, luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah wajib pajak, dan potensi pajak daerah.

Hasil penerimaan PBB dari Pemerintah Daerah dicantumkan dalam Anggaran Kelurahan sebagai penerimaan. Tata cara penyaluran dan penyisihan dana ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah. Pembinaan dan pengawasan terhadap pengurusan dan penggunaan dana diserahkan kepada Walikotamadya Kepala Daerah atau instansi yang ditunjuk.

(-)

(-)