Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Padang Lawas No. 5 Tahun 2016

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas. 2. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas. 3. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 02 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas.

Peraturan Daerah ini dibentuk berdasarkan Pasal 212 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk membentuk dan menyusun perangkat daerah Kabupaten Padang Lawas.

Peraturan ini mengatur pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas, yang meliputi:

1. Sekretariat Daerah Kabupaten (Tipe B) yang menyelenggarakan penyusunan dan pengkoordinasian administrasi serta pelayanan administratif.
2. Sekretariat DPRD Kabupaten (Tipe B) yang menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan tenaga ahli.
3. Inspektorat Daerah Kabupaten (Tipe A) yang menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan.
4. Dinas Daerah Kabupaten, yang terdiri dari berbagai dinas dengan tipe yang berbeda (A, B, C) sesuai dengan urusan pemerintahan yang ditangani (pendidikan, kesehatan, sosial, dll.).
5. Badan Daerah, yang melaksanakan fungsi penunjang (kepegawaian, perencanaan, keuangan, penanggulangan bencana).
6. Kecamatan yang ditetapkan sebagai perangkat daerah.

Selain itu, peraturan ini mengatur tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas Daerah dan Badan Daerah, serta keberadaan staf ahli Bupati.

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

1. Pengisian jabatan pada perangkat daerah berdasarkan peraturan daerah ini untuk pertama kali dilaksanakan paling lambat akhir Desember tahun 2016. 2. Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini. 3. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan mulai tahun 2017.

(-)