Untuk pengalaman terbaik, bukaVeritaskdi desktop Anda.

Free Trial aktif — Akses penuh AIYU selama 7 hari, tanpa kartu kredit.

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2025 tentang PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 31 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BELANJA TIDAK TERDUGA, BANTUAN KEUANGAN DAN BAGI HASIL PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

Juga dikenal sebagai: Perbup Kabupaten Banyuwangi 9/2025 · Perbup Kabupaten Banyuwangi No. 9 Tahun 2025 · Perbup Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2025

Status:
Berlaku
Tanggal Berlaku:5 Mei 2025Tanggal Penetapan:5 Mei 2025
Bantuan Sosial & Penanggulangan Bencana

Informasi

TipePeraturan Bupati (Perbup)
TemaPERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 31 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BELANJA TIDAK TERDUGA, BANTUAN KEUANGAN DAN BAGI HASIL PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
LokasiPemerintah Kabupaten Banyuwangi
Tanggal Berlaku05 Mei 2025
Tanggal Penetapan05 Mei 2025
Tempat PenetapanBanyuwangi

Riwayat Peraturan

Mengubah

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Tidak Terduga, Bantuan Keuangan Dan Bagi Hasil Pemerintah Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021 Nomor 31) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 81 Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024 Nomor 81)

Peraturan Bupati ini mengubah ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 31 Tahun 2021, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 81 Tahun 2024. Perubahan ini menambahkan Badan Narkotika Nasional (BNN) ke dalam daftar organisasi/kegiatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagai penerima hibah secara terus menerus karena BNN merupakan mitra Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam pemberantasan narkotika dan obat-obatan terlarang. Hibah yang diberikan harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). NPHD paling sedikit memuat identitas pemberi dan penerima hibah, tujuan pemberian hibah, rincian kebutuhan yang dihibahkan, hak dan kewajiban, serta tata cara penyaluran/penyerahan hibah dan tata cara pelaporan hibah.

(-)

(-)