Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pemalang Nomor 33 Tahun 2002

Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan. Perubahan tersebut meliputi definisi beberapa istilah dalam Pasal 1, penambahan ayat pada Pasal 7 mengenai usulan pembentukan Kelurahan, dan perubahan pada Pasal 13 mengenai penyerahan kekayaan dan sumber pendapatan Desa yang wilayahnya menjadi Kelurahan kepada Pemerintah Kabupaten. Secara spesifik, perubahan definisi dilakukan pada huruf i dan l Pasal 1, menambahkan definisi Badan Perwakilan Desa (BPD) sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keputusan Kepala Desa, serta definisi pembentukan kelurahan. Pasal 7 ditambahkan ayat (2a) yang mengatur bahwa Bupati melakukan pengkajian dan menetapkan wilayah kelurahan persiapan atas usulan pembentukan Kelurahan. Pasal 13 diubah sehingga seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan Desa yang wilayahnya menjadi Kelurahan, diserahkan menjadi milik Pemerintah Kabupaten.