[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_30":31,"_32":33},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9,"_10":11},"locale","id","session","ssoEnabled",false,"ENV",{"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27,"_28":29},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_34":35,"_36":37},"regulationId","9d9b4102-cbdb-4731-a288-b6eedc9c8958","regulationData",{"_38":35,"_39":40,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_55":56,"_61":62,"_63":64,"_68":69,"_73":74,"_75":-5,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":9},"title","Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2025 tentang Pembangkit Listrik Tenaga HIbrida","short_title","Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2025","number","19","year","2025","published_date","2025-12-19","effective_date","2025-12-29","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":54,"_57":58,"_59":60},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","6c2d5384-c3be-44dc-896b-dcfea5cccf8c","type",{"_6":62,"_57":65,"_66":67},"Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral","short_name","Permen ESDM","subjects",[70],{"_6":71,"_57":72,"_59":-5},"579d3584-e8e7-4fa4-82b3-8bb720924466","Pengelolaan Sumber Daya Alam","tags",[],"sectors","location","Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pembangkit Listrik Tenaga HIbrida","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PEMBANGKIT LISTRIK - TENAGA HIBRIDA
2025
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral NO. 19, BN.2025(1126)10 hlm; jdih.esdm.go.id
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral TENTANG Pembangkit Listrik Tenaga HIbrida
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk penyediaan tenaga listrik bagi masyarakat yang tinggal di pulau kecil atau daerah yang terisolasi untuk mewujudkan energi berkeadilan, perlu kesinambungan pasokan tenaga listrik dan peningkatan layanan jam nyala, bahwa untuk mendorong pelaksanaan program dedieselisasi dalam upaya percepatan pencapaian target bauran energi nasional, perlu pemanfaatan energi yang berasal dari pembangkit listrik tenaga hibrida yang menggabungkan pembangkit listrik energi terbarukan dengan beberapa teknologi pembangkit listrik dan/atau battery energy storage system, serta bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pengembangan pembangkit listrik tenaga hibrida yang terhubung dengan jaringan tenaga listrik skala kecil termasuk mekanisme pembelian tenaga listrik, perlu mengatur pembangkit listrik tenaga hibrida yang andal dan dapat menjamin keberlangsungan pasokan listrik, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pembangkit Listrik Tenaga Hibrida. \n Dasar Hukum Permen ini adalah:\r\nPasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 30 Tahun 2007; UU No. 39 Tahun 2008 jo UU No. 61 Tahun 2024; UU No. 30 Tahun 2009 jo UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 40 Tahun 2025; PERPRES No. 169 Tahun 2024; PERMEN ESDM No. 12 Tahun 2025 \n Permen ini mengatur mengenai:\r\npenyelenggaraan Pembangkit Listrik Tenaga Hibrida (PLT Hibrida) sebagai upaya strategis untuk meningkatkan keandalan pasokan listrik, khususnya di pulau-pulau kecil dan daerah terisolasi, sekaligus mendukung percepatan transisi energi menuju bauran energi nasional yang lebih berkelanjutan. Peraturan ini mendefinisikan PLT Hibrida sebagai sistem pembangkit yang mengombinasikan sumber energi terbarukan, energi baru, dan/atau energi tak terbarukan dengan dukungan Battery Energy Storage System (BESS), yang dioperasikan secara terpadu pada sistem jaringan skala kecil\r\n\r\nDari sisi tata kelola, peraturan ini menetapkan kerangka pembelian tenaga listrik dari PLT Hibrida oleh PT PLN (Persero) melalui mekanisme pemilihan langsung yang mengedepankan transparansi, persaingan sehat, dan efisiensi biaya. Pengaturan harga dilakukan dengan skema harga patokan tertinggi dan terendah sebagai batas negosiasi, tanpa eskalasi harga selama masa perjanjian jual beli tenaga listrik, serta mempertimbangkan faktor lokasi dan kondisi sistem setempat. Ketentuan ini bertujuan memberikan kepastian usaha bagi badan usaha pengembang, sekaligus menjaga keberlanjutan keuangan penyediaan tenaga listrik nasional. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2025. \n - \n 10 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);\n2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini mengatur tentang Pembangkit Listrik Tenaga Hibrida (PLT Hibrida) pada Sistem Skala Kecil, yang bertujuan untuk penyediaan tenaga listrik bagi masyarakat di pulau kecil atau daerah terisolasi, mendorong program dedieselisasi, dan memberikan kepastian hukum dalam pengembangan PLT Hibrida.

Latar Belakang dan Tujuan:

Mewujudkan energi berkeadilan dengan kesinambungan pasokan listrik dan peningkatan layanan jam nyala di pulau kecil dan daerah terisolasi.
Mendorong program dedieselisasi untuk mencapai target bauran energi nasional melalui pemanfaatan PLT Hibrida.
Memberikan kepastian hukum dalam pengembangan PLT Hibrida yang andal dan menjamin keberlangsungan pasokan listrik.

Ketentuan Substansial:

Ruang Lingkup: Mengatur PLT Hibrida pada Sistem Skala Kecil yang menggabungkan pembangkit listrik energi terbarukan dengan pembangkit listrik energi terbarukan, energi baru, BESS, dan/atau pembangkit listrik energi tak terbarukan yang telah beroperasi.
Konfigurasi PLT Hibrida: Penggabungan teknologi pembangkit listrik energi terbarukan dengan energi terbarukan, BESS, energi baru dan BESS, energi tak terbarukan, atau energi terbarukan dan BESS dengan energi tak terbarukan. Konfigurasi harus memenuhi keandalan sistem (fleksibilitas, stabilitas kontrol frekuensi dan tegangan) dan sistem manajemen energi (keseimbangan produksi dan permintaan listrik, optimalisasi biaya operasi, kualitas frekuensi dan tegangan).
Pembelian Tenaga Listrik: Dilakukan oleh PT PLN (Persero) melalui skema pemilihan langsung dengan mengutamakan klastering lokasi pembangkit listrik pada Sistem Skala Kecil. Harga pembelian menggunakan harga patokan yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri dan dievaluasi setiap 2 tahun.
Nilai Ekonomi Karbon: Penyelenggaraan nilai ekonomi karbon dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai nilai ekonomi karbon.
Pelaporan: PT PLN (Persero) wajib melaporkan pelaksanaan pembelian Tenaga Listrik dan kemajuan pembangunan PLT Hibrida kepada Menteri.
Pembinaan dan Pengawasan: Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan konfigurasi PLT Hibrida dan pembelian Tenaga Listrik.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, harga pembelian Tenaga Listrik dari PLT Hibrida yang:\na. proses pengadaannya sudah selesai;\nb. harga telah disepakati oleh Badan Usaha dan PT PLN (Persero); dan\nc. belum mendapatkan persetujuan harga dari Menteri, menggunakan harga yang telah disepakati sepanjang harga yang telah disepakati di bawah biaya pokok penyediaan PLTD setempat yang digunakan sebagai acuan saat proses pengadaan.\n2. Dalam hal harga pembelian Tenaga Listrik dari PLT Hibrida yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas biaya pokok penyediaan PLTD setempat yang digunakan sebagai acuan saat proses pengadaan, pembelian Tenaga Listrik dari PLT Hibrida untuk lokasi tersebut dibatalkan.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified","english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 19 OF 2025
CONCERNING
HYBRID POWER PLANT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that for the provision of electric power for communities living on small islands or isolated areas to realize equitable energy, it is necessary to have continuity of electric power supply and improved service hours;
that to encourage the implementation of the dedieselization program in an effort to accelerate the achievement of the national energy mix target, it is necessary to utilize energy originating from hybrid power plants that combine renewable energy power plants with several power generation technologies and/or battery energy storage system;
that to provide legal certainty in the development of hybrid power plants

","pdf_url","/proxy/pdf?id=9d9b4102-cbdb-4731-a288-b6eedc9c8958","actionData","errors"]