Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 252/PMK.03/2010

Peraturan Menteri Keuangan ini bertujuan untuk mengatur pembayaran kekurangan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang ditanggung Pemerintah atas subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram, dan Marketing Fee PT Pertamina (Persero) pada tahun-tahun sebelumnya dan tahun berjalan yang dicairkan pada Tahun Anggaran 2010. Kebijakan ini didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010. Peraturan ini menetapkan bahwa PPN yang terutang atas pembayaran subsidi BBM dan LPG Tabung 3 Kg serta Marketing Fee PT Pertamina (Persero) untuk tahun-tahun tertentu akan ditanggung oleh Pemerintah. Menteri Keuangan, sebagai Bendahara Umum Negara, berwenang menetapkan Direktur Jenderal Pajak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pembayaran subsidi pajak tersebut. Besarnya belanja subsidi pajak ditanggung Pemerintah tidak boleh melebihi jumlah yang telah disepakati dengan Badan Anggaran DPR-RI.