Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2026

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2026 diterbitkan untuk meningkatkan kepastian dalam pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi, memastikan ketersediaan bahan baku, serta menjaga keberlanjutan produksi pupuk nasional dalam rangka mendukung ketahanan pangan. Kebijakan ini merupakan penyesuaian atas tata kelola pupuk bersubsidi yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025.

Secara substansial, peraturan ini mengatur mekanisme perhitungan subsidi pupuk yang kini didasarkan pada selisih antara Nilai Komersial dengan Harga Eceran Tertinggi (HET). Menteri menetapkan Nilai Komersial sementara melalui reviu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Selain itu, peraturan ini memperketat kewajiban pelaporan dan koordinasi bagi BUMN Pupuk kepada berbagai kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Pangan dan Holding Operasional Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara.

Peraturan ini juga mengatur mekanisme pembayaran subsidi pupuk untuk keperluan pengadaan bahan baku yang diberikan kepada BUMN Pupuk sebelum realisasi pengadaan, dengan kewajiban pelaporan realisasi penggunaan dana secara triwulan. Selain itu, dibentuk tim verifikasi dan validasi di tingkat pusat dan kecamatan untuk memastikan ketepatan penyaluran pupuk bersubsidi. Pengawasan tata kelola diperluas mencakup aspek sasaran penerima, jenis komoditas, jumlah, mutu, hingga ketersediaan stok, serta melibatkan evaluasi berkala oleh Menteri Pertanian dan Menteri Kelautan dan Perikanan.