Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2020

Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.

Peraturan Daerah ini menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut untuk Tahun Anggaran 2021. APBD ini mencakup pendapatan daerah sebesar Rp1.398.418.468.634,00, belanja daerah sebesar Rp1.833.335.262.831,00, yang mengakibatkan defisit sebesar Rp(434.916.794.197,00), serta pembiayaan daerah netto sebesar Rp670.871.925.185,00.

Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. PAD mencakup Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain PAD yang Sah. Pendapatan Transfer terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mencakup Pendapatan Hibah, Dana Darurat, dan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasional, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Belanja Operasional mencakup Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial. Belanja Modal mencakup Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi, serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya. Belanja Transfer terdiri dari Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya. Pengeluaran Pembiayaan meliputi Penyertaan Modal Daerah dan Pemberian Pinjaman Daerah.

Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya atau melebihi pagu dalam keadaan darurat atau keperluan mendesak, yang akan dimasukkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

(-)

(-)