Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palangkaraya Nomor 12 Tahun 2011

(-)

Peraturan Daerah ini mengatur tentang izin usaha sarang burung walet di Kota Palangka Raya. Latar belakangnya adalah maraknya pengusahaan sarang burung walet yang memerlukan pengaturan untuk pembinaan, pengendalian, dan penertiban, serta untuk mewujudkan keteraturan tata ruang dan meningkatkan pendapatan asli daerah.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur lokasi yang diperbolehkan dan dilarang untuk usaha sarang burung walet. Lokasi yang dilarang meliputi dekat sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, perkantoran, jalan protokol, rumah dinas pejabat publik, dan sekitar area bandara. Penambahan atau pengalihan bangunan untuk usaha sarang burung walet harus mendapat persetujuan Walikota.

Hak dan Kewajiban:

Setiap orang atau badan yang mengelola dan mengusahakan sarang burung walet wajib mengajukan permohonan izin kepada Walikota melalui Dinas Pertanian dan Peternakan dengan memenuhi persyaratan seperti KTP, persetujuan warga sekitar, izin gangguan (HO), SIUP, pelunasan PBB, surat pernyataan bantuan kepada warga, sertifikat tanah, dan surat pernyataan tanggung jawab atas biaya dampak pengelolaan. Pemegang izin wajib mentaati ketentuan yang berlaku, bergabung dalam asosiasi pengusaha sarang burung walet, menjaga ketentraman masyarakat, kebersihan lingkungan, keindahan bangunan, menggunakan alat pelindung diri, memeriksa kesehatan, memenuhi perjanjian kerja, keselamatan kerja, jaminan sosial karyawan, dan menyediakan alat pemadam api dan P3K.

Walikota dapat membatalkan/mencabut izin apabila pemegang izin tidak memenuhi kewajiban, memindahtangankan izin tanpa persetujuan, melakukan perluasan areal tanpa persetujuan, memberikan keterangan tidak benar, tidak melakukan pengolahan limbah, melanggar peraturan perundang-undangan, tidak melakukan kegiatan usaha selama 1 tahun, atau melakukan pelanggaran teknis yang membahayakan lingkungan dan kesehatan masyarakat.

1. Bangunan Gedung atau rumah yang sudah sebagai usaha sarang burung Walet, sebelum ditetapkan peraturan daerah ini dapat mengajukan permohonan izin kepada walikota dengan ketentuan memenuhi persaratan yang diatur dalam pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) peraturan daerah ini. 2. Dalam hal pembangunan sarang burung walet yang sudah dibangun sebelum ditetapkan peraturan daerah ini, tetapi bertentangan dengan pasal 4 ayat (1) diberi kesempatan selama 10 (sepuluh) tahun dengan diberi perizinan bersyarat. 3. Perizinan bersyarat dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

1. Pemegang Izin diberi peringatan tertulis oleh Tim Teknis apabila melanggar ketentuan dalam Pasal 10 ayat (4) atau tidak mentaati persyaratan teknis. 2. Setiap orang atau badan yang mengelola usaha sarang burung walet tanpa izin diancam pidana denda paling banyak Rp. 30.000.000,- atau kurungan paling lama 3 bulan. 3. Setiap orang atau badan yang mengelola usaha sarang burung walet yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf a,b,c,d,e,f, dan g diancam pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- atau kurungan paling lama 6 bulan.