Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belu Nomor 4 Tahun 2022

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2002 tentang Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Dan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2002 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2002 tentang Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Dan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 82).

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Kerugian (TP-TGR) di Kabupaten Belu. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab, serta untuk mengisi kekosongan hukum terkait TP-TGR.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur kewajiban dan larangan bagi Bendahara, Pegawai Negeri Bukan Bendahara, dan Pejabat Lain terkait pengelolaan keuangan daerah. Bupati sebagai Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah (PPKD) berwenang menyelesaikan TP-TGR, dengan membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) dan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah (Majelis). TPKD bertugas menyusun kronologis, mengumpulkan bukti, menghitung kerugian, menginventarisasi harta, dan melaporkan hasil pemeriksaan. Majelis bertugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada PPKD melalui sidang Majelis.

Peraturan ini juga mengatur tentang informasi dan pelaporan Kerugian Daerah, penyelesaian Kerugian Daerah melalui upaya damai dan tuntutan biasa/khusus, kadaluwarsa tuntutan, penghapusan dan pembebasan kewajiban membayar ganti rugi, penyetoran, dan pelaporan.

(-)

1. Pelanggaran terhadap kewajiban pelaporan Kerugian Daerah dikenakan sanksi hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan.