Surat Edaran (SE) Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020

Surat Edaran Bersama ini dikeluarkan untuk menindaklanjuti berbagai peraturan terkait penanganan pandemi COVID-19 dan dampaknya terhadap anggaran daerah. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pemerintah daerah dapat menyesuaikan kebijakan keuangan mereka guna menghadapi pandemi dan ancaman ekonomi nasional. Pemerintah daerah diinstruksikan untuk memprioritaskan penggunaan anggaran pada kegiatan tertentu dan melakukan realokasi anggaran dalam APBD 2020. Jika terdapat kebutuhan pengadaan barang/jasa yang tidak dapat dibayar pada tahun anggaran 2020, maka diakui sebagai utang dan dianggarkan kembali pada tahun berikutnya. Selain itu, pemerintah daerah harus mengikuti kebijakan pengadaan barang/jasa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018, termasuk melanjutkan, menyesuaikan, atau menghentikan kontrak berdasarkan prioritas dan ketersediaan anggaran. Untuk menghindari implikasi hukum, perubahan kondisi harus dilaporkan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri.