Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pohuwato Nomor 7 Tahun 2018

(-)

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk membangun inisiatif Kabupaten Pohuwato sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA) dengan mengintegrasikan Konvensi Hak Anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan. Latar belakangnya adalah untuk menjamin hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

1. Hak Anak: Pemenuhan hak sipil dan kebebasan anak (identitas, kebebasan berpendapat), lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan dan pemanfaatan waktu luang, serta perlindungan khusus.
2. Kelembagaan: Pembentukan Gugus Tugas KLA yang bertugas merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan, dan melakukan monitoring serta evaluasi. Dibentuk juga Sekretariat Gugus Tugas KLA untuk memberikan dukungan teknis dan administrasi.
3. Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha: Masyarakat dan dunia usaha berperan serta dalam pengembangan KLA melalui berbagai bentuk, seperti penyelenggaraan layanan pendidikan dan kesehatan, penyediaan rumah singgah, bantuan hukum, dan fasilitas rekreasi.
4. Tanggung Jawab: Aparatur pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan KLA.
5. Pembiayaan: Biaya penyelenggaraan KLA dibebankan pada APBN, APBD, dan bantuan pihak ketiga.

(-)

1. Setiap aparatur pemerintah daerah masyarakat, dan dunia usaha yang tidak mendukung pemenuhan hak anak dapat diberikan sanksi. 2. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa sanksi pidana, sanksi administrasi dan denda, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.