Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019

(-)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 ini bertujuan untuk memberikan pedoman dalam mengadili permohonan dispensasi kawin. Latar belakang peraturan ini adalah untuk melindungi hak anak dan memastikan kepentingan terbaik bagi anak dalam proses perkawinan di bawah umur. Peraturan ini menegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan usia, namun dalam keadaan tertentu, pengadilan dapat memberikan dispensasi kawin. Ketentuan substansial dari peraturan ini mencakup pembagian kewenangan antara pengadilan negeri dan pengadilan agama dalam mengadili permohonan dispensasi kawin, serta menetapkan syarat administrasi yang harus dipenuhi dalam pengajuan permohonan. Hak dan kewajiban subjek hukum termasuk kewajiban orang tua atau wali untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menghadirkan pihak-pihak terkait dalam persidangan. Peraturan ini juga mengatur tentang peran hakim dalam memberikan nasihat dan memastikan bahwa semua pihak memahami risiko dan tanggung jawab dalam perkawinan.

(-)

(-)